Jumhur: SOM TKI Respons Positif Pemerintah Saudi

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan pertemuan pejabat tinggi (senior officials meeting) RI-Arab Saudi tentang permasalahan TKI merupakan respons positif pemerintah Arab Saudi.

"Ini merupakan respons positif pemerintah Arab Saudi untuk duduk bersama pemerintah Indonesia untuk merundingkan persoalan TKI sekaligus menunjukkan komitmen tinggi Arab Saudi guna mengupayakan kesepakatan pembenahan penempatan dan perlindungan TKI yang ada di negara itu," kata Jumhur di Jakarta, Rabu.

Kepala BNP2TKI beserta rombongan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Luar Negeri akan terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (27/5) pukul 00.40 WIB menuju Jeddah, Arab Saudi, dalam lawatan hingga Senin (30/5) untuk menghadiri pertemuan pejabat tinggi kedua negara.

Turut dalam rombongan Kepala BNP2TKI antara lain Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Lutfi Rauf, Pelaksana Tugas Dirjen Binapenta Kemenakertrans Reyna Usman, Deputi Kepala BNP2TKI Bidang Penempatan Ade Adam Noch, dan Deputi Kepala BNP2TKI Bidang Perlindungan Lisna Yoeliani Poeloengan, dan sejumlah ejabat eselon II dari ketiga instansi tersebut.

Menurut Jumhur, lawatan itu merupakan penugasan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

"Jadi, saya dan anggota tim delegasi hadir dengan tugas utama menghasilkan berbagai kesepakatan perbaikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi, yang harus dicapai oleh pihak Indonesia dan Arab Saudi," kata Jumhur.

Pada pertemuan tersebut delegasi pemerintah Arab Saudi akan dipimpin Menteri Tenaga Kerja Adel Mohammad Fakeih dan melibatkan sejumlah pejabat tinggi negeri itu.

Jumhur mengatakan forum SOM dengan agenda utama TKI itu sudah lama ditunggu oleh pemerintah Indonesia mengingat keinginan yang besar melakukan pembenahan dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI dengan menggandeng peran pemerintah negara petro dolar itu.

Ia menambahkan pembahasan materi permasalahan TKI dalam forum SOM di Jeddah akan diarahkan pada tercapainya kerja sama perlindungan TKI yang bermartabat bagi kedua negara, selain membangun kesamaan pandangan mengenai perlunya penempatan TKI berkualitas ke Arab Saudi.

Jumhur mengaku hasil kesepakatan SOM terkait perbaikan penempatan dan perlindungan TKI merupakan dasar ke arah terciptanya model pelayanan TKI yang tidak saja dapat melindungi pekerjaan TKI di Arab Saudi namun juga memberi harapan adanya harmoni kedua negara dalam menyelesaikan berbagai permasalahan TKI.

"Dengan demikian, hasil kesepakatan yang baik untuk TKI otomatis sebagai pijakan dalam segala usaha melindungi dan memberdayakan keberadaan TKI, khususnya di Arab Saudi," kata Jumhur.

Jumhur menyebutkan jumlah TKI di Arab Saudi saat ini mencapai sekitar 1,5 juta orang dan 90 persen dari mereka bekerja pada sektor informal sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) atau sopir pribadi yang bekerja pada pengguna (majikan) perorangan.

Pemerintah, melalui Kemenakertrans dan BNP2TKI, saat ini sedang melakukan pengetatan penempatan TKI ke Arab Saudi antara lain dengan mewajibkan pelatihan calon TKI minimal 200 jam dan penerapan sistem dalam jaringan (online) melalui Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN) BNP2TKI.(*)
(B009/R009)