"Usut tuntas KKN di Balai Yasa Manggarai yang diduga terindikasi penyelewengan, persekongkolan dan praktik KKN dalam pelelangan dan penunjukan langsung dalam pengadaan barang," kata Ketua Gerbong KKN Juli Prihatmoko dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.
Dalam pernyataan bersama Sekretaris Gerbong KKN Syarif Hidayatullah, Juli mengatakan, kondisi kereta api, termasuk kereta listrik yang melayani jalur Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) sangat memprihatinkan.
"KRL Jabodetabek parah dan tidak layak karena terlalu `overload` (melebihi kapasitas) dan jelas minim sarana, kereta yang katanya terus merugi karena mungkin kurang efisiensi dan ada indikasi KKN di dalamnya khususnya di Balai Yasa Manggarai," katanya.
Gerbong KKN menuntut sejumlah hal yakni perbaikan manajemen PT Kereta Api yang berdampak pada pengguna kereta api dan masyarakat agar tidak menjadi korban karena pihak operator kereta api tidak memberikan fasilitas yang layak bagi pengguna jasa kereta api.
Ia mengatakan keputusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) terhadap GE Transportation dan PT Kereta Api terkait persekongkolan yang telah divonis denda merupakan bukti telah terjadi penyimpangan selama bertahun-tahun dalam pengadaan lelang barang, yang mengakibatkan kerugian uang negara.
Kemudian, kata Juli, dana investasi sekitar Rp100 miliar yang diinvestasikan ke PT Optima Karya Cipta Mandiri juga ada indikasi KKN dan konspirasi.
Ia menambahkan juklak direksi Kereta Api tentang pedoman pengadaan barang dan jasa terindikasi menutupi praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat seperti pengadaan 20 lokomotif CC 204 dengan GE Transportation dan suku cadang kereta dengan PT Carbon & Electric.
Dalam setiap program, katanya, tidak memprioritaskan kepentingan pengguna kereta dan masyarakat seperti suku cadang, perawatan kereta, gerbong, keamanan dan kenyamanan penumpang, rel dan jalur kereta api yang bersentuhan dengan pengguna dan masyarakat tetapi karena lebih cenderung membelanjakan untuk fasilitas yang belum diperlukan dan bersifat tidak mendesak.
Selain itu, koperasi di Balai Yasa Manggarai diduga juga menggunakan pihak tertentu untuk melakukan KKN.
"Kami menuntut kas koperasi diperiksa. Kami mendorong pemerintahan yang bersih dari KKN dan juga pemerintahan yang adil dan makmur untuk rakyat," katanya.(*)
(T.B009/S022)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
