Beijing (ANTARA News)- Lebih separuh jumlah menteri di pemerintahan koalisi Mongolia mengundurkan diri, Rabu, sehingga membawa negeri yang menjanjikan demokrasi itu ke dalam krisis politik, kata sumber diplomat dan sumberlain di Ulan Bator. "Sepuluh menteri Partai Revolusi Rakyat Mongolia (MPRP) mengundurkan diri hari ini," kata seorang diplomat asing yang menolak disebut namanya di Ulan Bator, ibukota Mongolia. Ada 18 menteri dalam pemerintahan koalisi itu, hasil aliansi yang selalu terlibat friski setelah pemilihan nasional tahun 2004. "Perdana menteri (Tsakhia Elbegdor) baru saja muncul di televisi dan mengatakan bahwa ia akan mengundurkan diri, namun belum pasti sekarang ini," kata diplomat tersebut. Presiden Mongolia nambar Enkhbayar diperkirakan akan muncul di depan publik dan terserah pada dia (Enkhbaya) untuk menerima pengunduran tersebut," ujarnya. Diplomat lainnya di Ulan Bator -- termasuk Bolormaa Luntan, wakil editor kantor berita independen, Onoodor, -- menegaskan bahwa 10 anggota MPRP telah mengundurkan diri. "Mereka tidak ingin bekerja lagi dengan perdana menteri," kata Luntan. Soloyo Munkhsoyol dari Forum Masyarakat Terbuka, organisasi non-pemerintah yang dididirikan miliader George Soros, mengatakan drama tersebut telah ditayangkan di televisi nasional. Munkhosoyol mengatakan Elbegdorj dan ketua MPRP, Miye Gombo Enkhbold, terlibat dalam debat panas di televisi. "Kami baru saja menyaksikan diskusi di televisi antara perdana menteri dan ketua MPRP, yang menginginkan perdana menteri mundur," ujar dia. "Perdana menteri menolak pengunduran tersebut, dan mereka telah membahasnya." Elbegdorj membentuk koalisi setelah di pemilihan parlemen Juni 2004 terlihat perpecahan antara Koalisi Demokratik-nya dan MPRP, bekas Partai Komunis dukungan di Mongolia.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006