Suharso: Good governance jaga stabilitas pemerintahan dan demokrasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa good governance berlandaskan transparansi akan menjaga stabilitas pemerintahan dan demokrasi dalam jangka panjang.

“Semangat open government, transparansi, dan akuntabilitas sangat dibutuhkan, terutama sebagai bagian dari penanganan COVID-19,” kata Menteri Suharso dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Bagi Indonesia, lanjutnya, good governance itu penting, tidak hanya di saat krisis dan Indonesia selalu menjadi pendukung dalam agenda prioritas Open Government Partnership (OGP).

Tahun 2021 menandai satu dasawarsa pelaksanaan OGP dimana pada 2011 lalu, Indonesia mendirikan OGP bersama dengan tujuh negara lain, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan, dan Filipina.

Dimulainya inisiasi OGP membuka kesempatan bagi perwakilan pemerintah, masyarakat sipil, dan lainnya untuk bertukar pengalaman, praktik terbaik, dan kemajuan dalam inisiatif dan implementasi pemerintahan terbuka hingga memberantas korupsi. Dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Open Government Partnership Global Summit yang diselenggarakan secara hybrid di Seoul, Korea Selatan, pada 15-17 Desember lalu, Presiden RI Joko Widodo beserta 13 kepala negara lainnya menegaskan kembali komitmen untuk melaksanakan good governance, terutama sebagai langkah strategis dalam penanganan pandemi COVID-19.

Saat ini, 78 negara dan 76 pemerintah daerah dari seluruh dunia bergabung menjadi anggota OGP. Dalam pelaksanaan tingkat nasional, Indonesia didukung Sekretariat Bersama yang diampu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kantor Staf Presiden.

Menyambut 2022, Indonesia membidik kenaikan peringkat dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparency Internasional. Pasalnya, IPK 2020 mencatat Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara. Peringkat tersebut harus terus ditingkatkan, mengingat kurangnya transparansi dalam alokasi sumber daya akan melemahkan efektivitas respons penanganan pandemi COVID-19.

“Upaya kolektif dan sinergi semua pemangku kepentingan diperlukan dalam melawan praktik korupsi dan menciptakan respons pandemi yang transparan, efektif, dan adil dalam jangka panjang.” ujar Suharso.

Lebih lanjut Suharso menyampaikan bahwa Indonesia akan terus mendukung semangat good governance di tingkat global, termasuk dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.

“Presidensi G20 Indonesia akan terus mempromosikan integritas dengan memperkuat sistem dan institusi antikorupsi kita, menggunakan pelajaran dari penanganan pandemi untuk memulihkan dan mengembangkan ekonomi di masa depan,” tutur Suharso.

Baca juga: Indonesia jadi Chairman Unesco Global Geopark Youth Forum

Baca juga: Menteri PPN: Tingkat produktivitas rendah masih jadi isu 30 tahun