“Saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi pada seluruh jajaran Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yang telah bekerja keras selama ini. Sehingga, bisa meraih predikat WBBM,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.
Hasto menyebutkan terdapat tiga unit kerja pihaknya yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Selain predikat WBBM yang diterima oleh BKKBN di Jawa Timur, Kantor Perwakilan BKKBN dari Provinsi Jawa Tengah serta Direktorat Pelaporan dan Statistik juga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2021.
Baca juga: Perlu fokus capai bonus demografi yang hanya terjadi sebentar
Ia mengatakan sejak tahun 2019, dari 54 unit kerja yang dilakukan penilaian oleh Kementerian PAN RB, baru Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yang bisa meraih predikat WBBM.
Sedangkan delapan unit yang telah berhasil meraih predikat WBK, yakni Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Bangka Belitung, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah, termasuk Direktorat Bina Ketahanan Remaja, Pusat Pendidikan dan Pelatihan KKB, Sulawesi Barat, Jawa Tengah serta Direktorat Pelaporan dan Statistik.
Dari sejumlah predikat yang diraih, Hasto meminta seluruh unit kerja dan setiap perwakilan BKKBN untuk terus bekerja keras, menjaga semangat serta motivasi yang telah dipegang teguh oleh pihaknya, guna mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi juga wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Dengan tercapainya prestasi yang didapatkan oleh BKKBN di sejumlah daerah, Hasto berharap perwakilan daerah BKKBN lainnya dapat mencontoh hal tersebut, sehingga pada tahun 2022 akan lebih banyak lagi unit kerja yang bisa meraih predikat tersebut.
“Untuk meraih WBBM itu, saya tahu sangat sulit. Oleh karena itu, hal ini merupakan capaian yang sangat membanggakan dan bisa menjadi contoh di perwakilan-perwakilan BKKBN lainnya,” tegas Hasto.
Baca juga: BKKBN perkuat kerja sama dengan Kemenag dan BRIN tuntaskan stunting
Baca juga: BKKBN minta masyarakat pentingkan prakonsepsi dibanding "pre-wedding"
Ia menjelaskan bahwa WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan bisa memberikan pelayanan prima.
Sedangkan WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah terjadinya KKN, seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021
