Vatikan: Terduga Pedofilia Harus Menghadapi Tuntutan Hukum

Kota Vatican (ANTARA News) - Para pastor yang dicurigai melakukan pelanggaran seksual terhadap anak-anak harus diserahkan kepada pihak berwenang dan menghadapi tuntutan hukum, kata Vatikan Senin pekan lalu dalam sebuah surat pedoman antipedofilia kepada para uskup.

Surat itu menyiapkan prosedur sementara bagi kejahatan pelanggaran seksual yang dilakukan oleh para pastor dan memberi waktu setahun bagi para uskup untuk mempertimbangkan proposal tersebut di tengah skandal global yang telah mengguncang Gereja Katolik Roma hingga ke titik yang paling dalam.

"Perlanggaran seksual terhadap anak-anak tidak saja merupakan delik kanonik tetapi juga kejahatan yang dituntut oleh hukum sipil," kata surat itu, menekankan hukum sipil "harus selalu dipatuhi."

"Pedoman itu... berusaha untuk melindungi anak-anak dan menolong para korban untuk mendapatkan bantuan dan rekonsiliasi," sebut surat itu, seraya menambahkan bahwa tergantung kepada para uskup untuk memberitahukan kepada pihak berwenang terhadap pastor yang dicurigai pedofilia.

Namun kelompok-kelompok korban, yang menyesalkan kerahasiaan Vatikan menyangkut kejahatan seks, mengkritik pedas garis-garis besar itu sebagai "tirai asap yang menegaskan tiadanya perubahan sama sekali."

Surat tersebut dipublikasikan dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Polandia dan Spanyol, dan mendesak para uskup agar memastikan Gereja memberi "bantuan spiritual dan psikologis" kepada para korban dan keluarga mereka.

Pedoman itu "tidak hanya mengenai kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para klerus, tetapi juga kasus-kasus yang melibatkan para religius atau awam yang menjalankan fungsi situasi eklesiastikal," katanya.

Namun surat tersebut ditolak sebelum diumumkan oleh kelompok korban AS "Jaringan Korban Pelanggaran Pastor" (Survivors' Network of those Abused by Priests/SNAP), yang menuntut kebijakan mengikat secara internasional menggantikan pedoman.

"Kami sangat kecewa," kata David Clohessy dari SNAP, seraya menambahkan garis garis besar tersebut "terlalu terlambat dan sangat ogah-ogahan."

"Minimal mutlak harus ada kebijakan tanpa toleransi global," katanya. "Pada dasarnya alasan bahwa pejabat Gereja mengabaikan, menutupi dan salah mengurus kejahatan seks adalah karena mereka bisa."

Masyarakat Sekular Nasional Inggris memperingatkan bahwa pedoman itu mengatakan para uskup harus melaporkan kasus ke pihak berwajib sekuler hanya jika mereka tidak "memprasangkai forum internal sakramental."

"Yang kemungkinan besar berarti kasus-kasus itu harus didengar, jika mungkin, secara rahasia menurut hukum gereja, yang tidak lagi memberi hukuman berat daripada pemecatan pastor. Dan meskipun begitu... hanya kasus-kasus yang paling ekstrim," tambahnya dalam sebuah siaran pers.

Vatikan mendapat tekanan keras tahun-tahun belakangan ini menyangkut pedofilia dan skandal pastor pelanggar anak memuncak tahun lalu berbarengan dengan rangkaian pengungkapan luas di Belgia, Jerman dan Irlandia.

Tahta Suci dituduh lamban dalam mengeluarkan para pastor pedofilia dan bulan lalu Amnesti Internasional mengatakan Tahta Suci masih gagal memenuhi kuajiban internasional untuk melindungi anak-anak.

Sebuah pengadilan di AS telah meminta Vatikan agar menyerahkan dokumen internal dalam kasus dimana Vatikan dituntut sebagai "majikan" seorang pastor pedofilia.

Tahta Suci sudah mengumunkan sanksi terhadap seorang mantan Uskup Kanada, Raymond Lahey, yang kedapatan memiliki pornografi anak di dalam komputernya.

Namun Vatikan dikritik karena tidak memberikan hukuman lebih keras kepada mantan Uskup Belgia, Roger Vangheluwe, yang mengaku melakukan pelanggaran terhadap keponakannya.

Pada 2010 seorang pejabat teras Vatikan mengangkat kontroversi menyangkut selibat -- yang diidentifikasikan oleh para pengritik sebagai faktor pendorong pelanggaran -- menganggap bahwa homoseksualitas harus dipersalahkan.

Pedoman Senin tersebut mengatakan bahwa pastor baru harus "dibentuk demi mengapresiasi kemurnian dan selibat" sementara punya "apresiasi pada disiplin gereja mengenai masalah-masalah ini."

"Pastor harus menjadi paham terhadap kehancuran yang terjadi pada korban pelanggaran seksual klerikal. Mereka juga harus sadar dengan tanggung jawab mereka sendiri dalam masalah ini secara hukum gereja maupun sipil," katanya.

Mereka yang ditahbiskan harus "dibantu untuk mengenali potensi tanda-tanda pelanggaran" dan mereka yang dicurigai pedofilia harus diberhentikan "hingga tuduhan diklarifikasi."

Surat Vatikan itu tidak menyebutkan ganti rugi finansial untuk para korban pastor pedofilia. Juru bicara Vatikan Federico Lombardi mengatakan Senin bahwa keputusan untuk memberi ganti rugi menjadi kuajiban individu gereja dan otoritas setempat.

Lombardi membela reaksi Gereja terhadap epidemi pelanggaran, dengan menunjuk pada kasus terduga pastor pedofilia di Italia yang diberhentikan Sabtu oleh Uskup Angelo Bagnasco, yang berjanji akan bekerja sama dengan otoritas sipil, demikian AFP melaporkan. (ANT/K004)