Makassar (ANTARA News) - Pengurus PSSI yang tergabung dalam Kelompok 78 akhirnya memutuskan melakukan konsultasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Alifian Mallarangeng pascabuntunya prosesi kongres di Jakarta.

Direktur Hukum PSM Makassar Syahrir Cakkari, Minggu, mengatakan, konsultasi itu diarahkan untuk mencari rumusan solusi terhadap pengelolaan PSSI yang ada saat ini.

"Kerasnya perbedaan pendapat antara Komite Normalisasi dengan para pengurus PSSI membuat kongres dihentikan, karenanya kami akan berkomunikasi dengan pemerintah," ujarnya.

Menurutnya, selain menunjuk wakil ke pemerintah, Kelompok 78 juga memutuskan melakukan komunikasi intens ke FIFA. Mereka akan meminta agar PSSI tidak diberi sanksi hingga selesainya pemilihan presiden FIFA pada 1 Juni.

Kelompok 78 menilai permasalahan terbesar ada pada pengurus FIFA yang lama, sehingga dirasa perlu untuk menjelaskan masalah tersebut pada pengurus baru. Pejabat FIFA tersebut dianggap menyalahgunakan wewenang dengan melarang empat bakal calon maju dalam bursa kandidat ketua umum PSSI tanpa alasan yang jelas.

Keempat orang tersebut yakni mantan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid, penggagas Liga Primer Indonesia (LPI) Arifin Panigoro, Kepala Staf TNI AD George Toisutta dan Mantan Wakil Ketua Umum PSSI Nirwan Dermawan Bakrie.

"Dalam statuta FIFA tidak ada ketentuan pelarangan seperti itu. Kewenangan mereka hanya membuat statuta untuk digunakan anggota FIFA di seluruh dunia," ujarnya.

Kendati begitu, ia mengkui, bahwa dua kandidat yakni Nurdin Halid dan Arifin Panigoro tak memenuhi syarat karena masing-masing terlibat kasus pidana LPI.

Tapi ia menegaskan, dua kandidat lain, yakni George Toisutta dan Nirwan Bakri, sama sekali tak memiliki masalah.

"Inilah yang kami pertanyakan, Goeroge dan Nirwan tidak pernah tersangkut masalah yang bisa menyebabkan gugurnya persyaratan calon ketua umum PSSI," katanya.

Syahrir juga mengritisi Komite Normalisasi dengan mengatakan bahwa Komite tersebut telah bekerja melampaui wewenangnya. Padahal tugas Komite hanya melaksanakan tugas sehari-hari pascatidak aktifnya Nurdin Halid sebagai ketua.

Dalam kongres, kata dia, seharusnya Komite Normalisasi hanya berperan sebagai fasilitator, bukan pengambil keputusan sebab kedaulatan suara ada pada pengurus PSSI.

"Kenapa Regenas (Thierry Regenas-perwakilan FIFA) bisa bicara, sementara Komite Banding tidak. Padahal dua-duanya tidak ada dalam agenda kongres. Ini sudah sangat politis," katanya.(*)
(T.KR-AAT/R007)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011