Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, mengutarakan keinginannya agar permasalahan kekisruhan antara petambak dan perusahaan pengelola tambak eks-Dipasena di Lampung dapat selesai dalam waktu tujuh hari mendatang.
"Saya menginginkan agar dalam tujuh hari ini sudah kelar," kata Fadel ketika bertemu dengan kelompok Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW) Dipasena di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Ahad.
Fadel memaparkan, permasalahan utama yang akan ditanganinya adalah terkait dengan pemutusan aliran listrik yang telah dilakukan secara sepihak oleh PT Aruna Wijaya Sakti (AWS) sejak tanggal 7 Mei 2011.
Menurut dia, aliran listrik merupakan hal yang vital karena tidak hanya berdampak kepada aktivitas budidaya udang tetapi juga sangat mengganggu kelancaran kehidupan sehari-hari keluarga petambak.
Untuk itu, Fadel menginginkan agar para petambak segera membuat kelompok yang solid dan membahas mengenai berapa listrik yang sebenarnya mereka butuhkan per tahun.
Dengan demikian, maka Fadel bersama dengan jajaran KKP juga bisa mengemukakan usulan agar bisa membeli listrik kepada PT AWS yang dinilai sedang mengalami gangguan keuangan.
Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan, setelah 4 - 5 kali bertemu dengan pimpinan PT AWS, dirinya bisa menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu lagi meneruskan pengelolaan tambak eks-Dipasena karena merugi terus menerus.
Sedangkan mengenai sumber pembiayaan, Fadel mengusulkan agar para petambak mendirikan badan usaha dengan dua opsi, yaitu badan usaha berbentuk koperasi atau perusahaan terbatas (PT) seperti BUMD yang juga dibantu oleh pihak pemerintah daerah.
Ia juga mengatakan, dirinya juga siap berbicara langsung dengan pihak perbankan terkait dengan dana yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan pembayaran listrik.
Setelah persoalan listrik selesai, barulah pihak KKP bersama-sama dengan petambak rencananya akan membahas tentang masalah lainnya seperti persoalan suplai pakan dan benur.
Sementara itu, Wakil Ketua P3UW Thowilun mengatakan, pihaknya siap untuk membeli listrik kepada pemerintah dengan harga perhitungan yang benar karena listrik merupakan hal yang paling mendesak.
Thowilun juga membantah bahwa situasi di tambak eks-Dipasena tidak kondusif atau terdapat adanya pengurus atau anggota P3UW yang melakukan tindakan premanisme seperti yang dituduhkan oleh pihak perusahaan.
Sebelumnya, PT Aruna Wijaya Sakti (AWS) menyatakan tetap bertahan pada rencana untuk menghentikan kegiatannya, meski pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan mengharapkan perusahaan itu terus beroperasi.
"Kami tetap pada keputusan dengan sangat terpaksa menghentikan operasional perusahaan karena iklim investasi setempat masih belum kondusif," kata Corporate Communication PT CP Prima, induk perusahaan AWS, George Basoeki, Selasa (17/5).
George yang menjelaskan hasil pertemuannya dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, mengatakan, iklim investasi masih belum kondusif itu akibat ulah sekelompok preman yang juga merupakan oknum pengurus Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW) di area operasional AWS.
Ulah premanisme itu, katanya, telah mengakibatkan perusahaan mengalami banyak kerugian. Bahkan, saat ini segala macam bentuk intimidasi masih terus dilakukan terhadap petambak yang serius ingin berbudidaya.(*)
(T.M040/R010)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011