"Kami dukung," kata Ketua Umum HKTI Oesman Sapta di sela pelantikan pengurus HKTI Kaltim di Samarinda, Minggu, saat ditanya program pemerintah melalui BUMN akan menyewa lahan untuk meningkatkan cadangan pangan.
Pada Musyawarah Daerah HKTI Kaltim, Prof. Andi Zam Petalolo terpilih menjadi Ketua HKTI Kaltim, mengalahkan dua kandidat lainnya.
Namun, kata Oesman, program tersebut harus juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu nasib petani juga harus dipikirkan jika lahannya disewa.
HKTI sendiri, katanya, juga mendorong meningkatkan produksi pangan dengan menggarap lahan tidur dengan TNI.
Untungkan petani
Sementara itu Ketua Harian HKTI Iwantono Sutrisno juga mengatakan program tersebut harus menguntungkan petani.
Selain itu pemerintah harus memikirkan nasib petani setelah lahannya disewa. Solusinya adalah petani diikutsertakan dalam program tersebut sehingga masih tetap bisa bekerja.
Selain itu bisa juga dipikirkan usaha lain seperti pembangunan industri terutama yang terkait pengolahan hasil pertanian di daerah sekitarnya sehingga petani juga tetap dapat bekerja.
Mengenai harga sewa, Iwantono mengatakan tiap daerah ada standarnya dan namun nilainya harus menguntungkan petani.
Namun Iwantono mengatakan selain menyewa lahan, pemerintah seharusnya juga membuka lahan baru di luar jawa atau menggarap "lahan tidur" untuk meningkat produksi pertanian.
Ia mengatakan potensi membuka lahan di luar Jawa sangat besar.
Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar mengatakan kegiatan penyewaan lahan untuk meningkatkan produksi padi dalam Gerakan Peningkatan Produksi Pangan dengan Sistem Korporasi (GP3K) mulai dilakukan pada musim tanam kedua tahun 2011.
Mustafa Abubakar menjelaskan, dalam hal ini konsorsium sejumlah perusahaan negara akan terlibat dalam gerakan peningkatan produksi pangan melalui korporasi yang rencananya dijalankan dari tahun 2011 hingga 2014 tersebut.
Perusahaan-perusahaan negara yang bergerak pada sektor pangan, lanjut dia, akan menyewa lahan pertanian dengan luas 570 ribu hektare di wilayah Aceh, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan dengan target produksi sekitar 3,7 juta ton gabah kering giling atau sekitar lima persen dari target produksi nasional sebanyak 70,6 juta ton gabah kering giling.
Selain beras, upaya peningkatan produksi pangan dengan sistem korporasi juga mencakup komoditas jagung, kedelai, dan gula.
Untuk komoditas jagung, sasaran yang akan dicapai berupa perluasan areal tanaman jagung hibrida seluas 250.000 hektare dengan produktivitas minimal enam juta ton jagung pipilan kering per hektare per tahun.
Sementara target perluasan areal tanam kedelai melalui program itu seluas 50.000 hektare dengan produktivitas 1,25 ton per hektare.
Upaya itu juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tanaman tebu di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sehingga produksi gula nasional bisa bertambah menjadi 1,7 juta ton pada 2011.
"Secara keseluruhan, dana yang disediakan sekitar Rp4,1 triliun untuk 3,5 tahun sampai tahun 2014," katanya.
BUMN yang akan terlibat dalam upaya ketahanan pangan tersebut antara lain meliputi Perum Bulog (beras), tujuh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (gula), PT Sang Hyang Seri (benih), PT Pertani (kedele), PT Pusri (pupuk), dan Perum Jasa Tirta (irigasi).(*)
(T.U002/A011)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
