Mamuju (ANTARA News) - Sedikitnya 120 personel Polres Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, masih bersiaga menjaga keamanan pasca-aksi demontrasi bersenjata tajam yang digelar pendukung Bupati Mamasa Obednego Depparinding.
"Sekitar 120 personel kepolisian Polres Mamasa masih disiagakan di sejumlah titik strategis untuk mengatasi keamanan," kata Kapolres Mamasa, I Made Sunarta, di Mamuju, Sabtu malam.
Sabtu siang ratusan pendukung Bupati Mamasa yang bersenjata tajam berunjuk rasa menolak vonis penjara yang dijatuhkan kepada bupati Obednego. Demonstrasi bersenjata tajam itu telah menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan.
Massa pendukung bupati itu berunjuk rasa setelah adanya informasi mengenai salinan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Polman dan menyatakan, Bupati Mamasa dijatuhi vonis penjara selama satu tahun enam bulan karena terlibat korupsi.
Dalam putusan MA itu dinyatakan bahwa Bupati Mamasa sewaktu menjabat sebagai anggota DPRD Mamasa bersama 23 anggota DPRD Mamasa lainnya periode 2004-2009 dianggap melakukan tindak pidana korupsi anggaran sekretariat dewan sekitar Rp23 miliar.
Namun kata dia, setelah massa pendukung Bupati Mamasa, dikunjungi Gubernur Sulbar dan Gubernur menyatakan salinan putusan MA itu belum diterimanya secara resmi sehingga Bupati Mamasa tidak akan divonis atau diberhentikan dari jabatannya, maka massa itu membubarkan diri dengan tertib kembali ke desanya.
"Tetapi personel di Mamasa tetap disiagakan untuk mengantisipasi dan mengamankan situasi jangan sampai massa yang sudah pulang kembali ke masing masing desanya itu kembali, karena mendengar kabar yang belum tentu benar terkait masalah yang dialami bupati dukungan mereka," ujarnya.
Kapolres mengatakan, meski aparat kepolisian disiagakan, namun secara umum kondisi Kabupaten Mamasa masih aman terkendali dan berlansung kondusif karena massa pendukung Bupati Mamasa tidak lagi terkonsentrasi di rumah jabatan Bupati Mamasa tetapi sudah pulang ke rumahnya.
"Sesungguhnya status Mamasa saat ini adalah siaga satu, tetapi itu bukan berarti karena adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan pendukung Bupati Mamasa, tetapi karena adanya isu terorisme yang marak dibangsa ini, ditambah dengan adanya gerakan yang ingin mewujudkan Negara Islam Indonesia atau dikenal dengan NII yang merupakan gerakan sparatis," ucapnya.
Dia mengatakan, status siaga satu di Mamasa juga dilakukan sejumlah Polres di Provinsi Sulbar untuk mewaspadai aksi terorisme dan NII.
(KR-MFH/F003)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
