AS Dukung EBRD Berikan Pinjaman ke Negara Arab

Washington (ANTARA News/AFP) - Amerika Serikat (AS) pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) menyuarakan dukungannya untuk rencana Bank Eropa untuk rekonstruksi dan pembangunan (EBRD) memperluas pinjaman kepada negara-negara Arab yang mengalami transisi menuju demokrasi.

Menjelang pertemuan dua hari Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (European Bank for Reconstruction and Development/EBRD) yang dibuka Jumat, pejabat senior kementerian keuangan AS mengindikasikan pemerintahan Obama siap untuk bekerja dengan negara-negara lainnya untuk pembiayaan pembangunan di Timur Tengah dan Afrika Utara.

"Kami akan bekerja sama dengan mitra kami untuk reorientasi Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan sehingga dapat memainkan peran yang sama saat ini dalam mendukung transisi demokrasi di Timur Tengah dan Afrika Utara seoerti yang pihaknya lakukan dua dekade yang di Eropa Tengah dan Timur," kata Wakil Menteri Keuangan untuk Urusan Internasional, Lael Brainard .

Komentar Brainard datang pada malam pertemuan tahunan EBRD, di mana 60 negara pemegang saham bank yang berbasis di London akan berkumpul di Astana, ibukota Kazakhstan.

EBRD telah mengisyaratkan sejak Februari bahwa ia ingin menempatkan pengalamannya yang diperoleh di negara berkembang Eropa untuk bekerja membantu Mesir dan negara-negara Arab lainnya dalam bergerak menuju demokrasi.

Bank akan meminta pemegang saham untuk menyetujui perubahan undang-undang untuk memperbesar bidang operasinya, yang sekarang terbatas untuk Eropa Tengah dan Timur, bekas negara Soviet dan Mongolia.

Dukungan yang diperlukan dari delapan puluh persen dari para pemegang saham untuk langkah tersebut -- yang juga pada akhirnya akan dibutuhkan untuk menentukan seberapa jauh di selatan bank bisa pergi.

Kepala EBRD, Thomas Mirow, minggu lalu mengatakan bahwa ada dukungan dari pemegang saham utana, termasuk Inggris, Perancis, Jerman dan Rusia.

Bank siap untuk menawarkan satu miliar euro (1,4 miliar dolar AS) pada awal tahun depan kepada Mesir dan Maroko jika pemegang saham setuju, demikian Mirow.
(Uu.A026/A011)