DPRD Sumut Tuntut Hak Triliunan dari Perkebunan

Medan (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Komisi C bidang Keuangan mendesak bagi hasil yang lebih adil dari kontribusi yang selama ini diberikan ke pemerintah pusat.

Desakan itu disampaikan pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Sumut ketika melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN di Jakarta, Kamis.

Kunjungan kerja itu, menurut Ketua Komisi C DPRD Sumut H Eddi Rangkuti, dimaksudkan untuk menuntut hak-hak keuangan masyarakat Sumut yang selama ini terabaikan.

"Kita mendesak pemerintah pusat memperlakukan daerah kita dengan lebih adil, mengingat kontribusi Sumut selama ini sangat-sangat besar," ujarnya dalam keterangan melalui telepon selular usai berkunjung ke Kementerian Keuangan.

Di Kementerian Keuangan, Komisi C yang didampingi jajaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumut diterima Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Prof. Heru Subiyantoro, PhD.

Menurut Eddi Rangkuti, selama ini Sumut memberikan kontribusi dari sektor perkebunan hingga triliunan rupiah per tahun, sementara yang dikembalikan ke daerah relatif sangat kecil.

"Seharusnya kita juga mendapatkan bagian bagi hasil yang lebih layak meski sumbangan terbesar kita ke pemerintah pusat berasal dari sektor perkebunan, bukan dari minyak dan gas bumi seperti sejumlah daerah lain," ujar politisi senior PDI Perjuangan itu.

Ia mengatakan, Sumut hanya menuntut keadilan dari pemerintah pusat dalam hal pembagian keuangan.

"Jangan sampai ketidakadilan ini memunculkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai masyarakat Sumut berontak akibat ketidakadilan ini, karenanya Kementerian Keuangan harus menganggap masalah ini sangat serius," katanya.

Sementara anggota Komisi C DPRD Sumut Muslim Simbolon menambahkan, masyarakat Sumut sangat kecewa dengan cara pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN yang dinilai tidak adil dalam memandang daerah itu.

"Karena apa yang selama ini diterima Sumut tidak pernah sebanding dengan kontribusi yang diberikan ke pemerintah pusat," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Kehadiran sejumlah BUMN di Sumut seperti PTPN 2, PTPN 3 dan PTPN 4, menurut Muslim Simbolon, hanya memperkaya pemerintah pusat, sementara Sumut tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya kerusakan infrastruktur jalan yang semakin parah.

"Kami minta kontribusi keuangan yang telah disumbangkan Sumut ke pemerintah pusat harus ada aturan pembagian yang jelas. Kalau ini tidak jelas, jangan salahkan kalau masyarakat Sumut berontak," ujar Muslim Simbolon yang juga Bendahara Fraksi PAN DPRD Sumut.

Sementara anggota Komisi C DPRD Sumut Janter Sirait menyampaikan perihal kesenjangan antara pembangunan di Sumut dengan di provinsi lain di Pulau Jawa.

"Perbandingannya seperti siang dan malam, sementara Sumut termasuk provinsi yang memberikan kontribusi yang besar bagi negara ini. Namun dalam kebijakan pembangunan, Sumut selalu ditinggalkan," katanya. (R014/KWR/K004)