Kamboja Tegaskan Tidak Akan Tarik Pasukan

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Kamboja menegaskan, tidak akan menarik militernya dari wilayah perbatasan yang dipersengketakan dengan Thailand, sebelum Negeri Gajah Putih melakukan hal serupa.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertahanan Kamboja Tea Banh usai melakukan pertemuan dengan Menhan Thailand, Prawit Wongsuwon, dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di sela-sela rangkaian pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN 19-21 Mei di Jakarta, demikian keterangan yang diperoleh di Jakarta, Kamis.

"Pasukan Kamboja tidak akan ditarik, sampai Thailand menarik pasukannya. Ini wilayah kami," kata Banh menegaskan.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Thailand dan Kamboja sempat melakukan pertemuan trilateral dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada 9 Mei.

Pertemuan tersebut menghasilkan tiga paket usulan mengenai tahap-tahap menuju proses negosiasi perdamaian.

Tahap-tahap itu, antara lain persetujuan dari General Border Committe (GBC), GBC pelaksanaan itu sendiri dan hasil-hasil serta penurunan tim peninjau Indonesia.

Menhan Kamboja menegaskan,"Ini untuk memperjelas, Kamboja tidak akan pernah menarik tentara kami dari tanah kami sendir".

Sebelumnya disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Kamboja, Hor Namhong, usai KTT ASEAN di Jakarta pekan lalu, tanah yang terletak dekat kuil Preah Vihear tersebut adalah milik Kamboja, sehingga tuntutan penarikan pasukan oleh Thailand tidak dapat diterima.

Namun, Menteri Luar Negeri Thailand, Kasit Piromya, mengatakan lahan tersebut masih dalam ranah sengketa karena keputusan Mahkamah Internasional tahun 1962 hanya memberikan kuil Preah Vihear dan bukan lahan di sekitarnya.

Tea Banh dengan tegas mengatakan bahwa Kamboja tidak akan pernah menginjak tanah orang lain, terutama tanah Thailand.

"Kamboja tidak pernah menginvasi negara lain," katanya.

Namun, Tea Banh, mengatakan kedua menhan telah menyampaikan tekadnya untuk mencari jalan terbaik untuk penyelesaian masalah itu.

"Kami tengah mencari solusi maju demi kepentingan kedua negara," kata Banh.
(T.R018/A011)