Kementerian BUMN genjot pembiayaan usaha ultra mikro di DIY

Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menggenjot cakupan pembiayaan pengusaha segmen ultra mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan target mencapai 24 persen hingga 2024.

"Kami sampai 2024, Pak Erick (Menteri BUMN) minta target naik sampai 25 persen. Artinya akan naik dua kali lipat dari sekarang," kata Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga saat pembukaan Festival Bumi Berdaya di Grand Inna Malioboro, Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, cakupan pembiayaan modal yang diakases pengusaha ultra mikro di DIY terbilang masih rendah, dibandingkan provinsi lain.

Berdasarkan data PT Permodalan Nasional Madani (PNM), baru 10 persen atau sebanyak 100 ribu ibu rumah tangga pengusaha ultra mikro di DIY yang mengakses fasilitas pembiayaan tersebut.

"Di daerah lain rata-rata dari lima ibu rumah tangga satu di antaranya pasti nasabah kami. Di sini dari 10 ibu-ibu baru satu," kata dia.

Arya meminta peluang akses modal yang akan difasilitasi Kementerian BUMN melalui PT PNM jangan disia-siakan mengingat pembiayaan bisa diakses tanpa jaminan mulai Rp2 juta hingga Rp9 juta dengan bunga yang rendah.

Tak hanya mendapat modal, menurut dia, pelaku usaha ultra mikro atau UMKM juga akan dibekali beragam pelatihan keterampilan berwirausaha hingga kemampuan mengakses sarana pemasaran digital (go online).

Ia juga berharap masyarakat di DIY tidak sungkan mengakses kredit pinjaman modal dengan tujuan ikut membantu meningkatkan perekonomian nasional.

"Tadi saya dapat informasi, katanya orang di sini malu ketahuan berhutang. Makannya, agak susah. Ini budaya. Sementara di daerah lain malah senang (mengakses pinjaman). Mereka menganggap utang tidak bagus, padahal utang ini untuk ekonomi, bukan untuk konsumsi," kata Arya.

Arya mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir telah membuktikan keseriusan mendorong UMKM di Tanah Air berdaya dan naik kelas dengan membentuk Holding Ultra Mikro yang melibatkan kekuatan tiga BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Pembentukan holding yang melibatkan BUMN sektor keuangan tersebut, kata dia, mengingat masih ada sebanyak 35 juta pengusaha ultra mikro yang belum tergarap oleh lembaga finansial di Indonesia.