"Jika terbukti melakukan intimidasi, mohon berikan bukti-buktinya untuk dapat kami tindak lanjuti," kata juru bicara TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Wuryanto di Jakarta, Rabu, menanggapi imbauan Ketua Komite Normalisasi Jenderal TNI (purn) Agum Gumelar, agar TNI menghentikan intimidasi terkait Kongres PSSI dengan agenda pemilihan ketua umum.
Brigjen Wuryanto menuturkan, keiikutsertaan Jenderal TNI George Toisutta dalam bursa pemilihan ketua umum PSSI murni atas desakan 78 pemilik suara yang memiliki hak dalam kongres PSSI pada 20 Mei.
"Jadi, tidak ada instruksi atau perintah secara pribadi maupun secara institusi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat kepada pendukung atau aparat TNI Angkatan Darat untuk memberikan dukungan mutlak, hingga melakukan intimidasi terhadap pihak atau kelompok lain," kata Wuryanto menengaskan.
Ia menambahkan, "sebagai mantan pejabat tinggi TNI Angkatan Darat yang tentu akrab dengan tugas-tugas teritorial terutama di era reformasi selama ini, tentu beliau (Pak Agum-red) memahami betul peran TNI,".
TNI Angkatan Darat memiliki 17 kodam, 44 korem, dan 300 kodim.
"Aparat TNI Angkatan Darat yang mana yang diinstruksikan untuk melakukan dukungan, atau bahkan intimidasi dalam Kongres PSSI. Ini harus dibuktikan, agar kami bisa tindak lanjuti," ujar Wuryanto menegaskan.
Sesuai UU No. 34/2004 tentang TNI aparat TNI dapat melakukan kegiatan operasi militer selain perang salah satunya membantu aparat kepolisian untuk mengatasi kekisruhan yang berdampak pada keamanan.
"TNI akan bergerak, membantu pengamanan selama ada permintaan. Sepanjang tidak ada permintaan dari instansi yang berkepentingan, maka TNI tidak akan melakukan apa-apa. Sesuai aturan tertib sipil, maka Polri yang berada di depan. TNI hanya akan membantu jika diminta," kata Wuryanto.
Ketua Komite Normalisasi Jenderal TNI (purn) Agum Gumelar mengemukakan, isu adanya intimidasi sejumlah tentara terhadap para peserta menodai persiapan pelaksanaan Kongres PSSI pada 20 Mei .
Ia menuturkan pihaknya menerima banyak informasi, sejumlah perwira militer mengintimidasi para peserta Kongres untuk menandatangani mosi tidak percaya terhadap kepemimpinannya sebagai Ketua Komite Normalisasi.
"Saya sudah mendengar hal tersebut dari beberapa pihak, tapi saya berusaha tidak percaya jika ada aparat teritorial berbuat seperti itu. Sukar pikiran saya mempercayai hal tersebut," ujar Agum.
Agum menghimbau perwira-perwira militer tertentu agar tidak melakukan hal-hal yang memperkeruh suasana dan mencoreng citra TNI, khususnya menjelang pelaksanaan Kongres yang tinggal dua hari.
"Bagi aparat yang berbuat seperti itu, mohon dihentikan, karena hal tersebut dapat menciptakan citra TNI tidak baik dalam pandangan masyarakat," Agum menegaskan.
"Sebagai Ketua Umum Pepabri (Persatuan Purnawirawan ABRI) saya mengimbau agar tindakan tersebut dihentikan. Karena itu tidak bagus buat TNI dan semua," katanya.(*)
(T.R018/A011)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
