Peneliti BRIN: Dukungan riset perkuat operasionalisasi Otsus Papua

Brida, lembaga riset yang dimiliki oleh pemda yang lebih tahu betul kebudayaan lokal dan apa yang dibutuhkan masyarakat lokal.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mardyanto Wahyu Tryatmoko memandang perlu dukungan riset untuk memperkuat operasionalisasi otonomi khusus (otsus) Papua dan rencana pembangunannya yang terintegrasi.

"Yang ingin saya sampaikan adalah perlu dukungan riset untuk penguatan operasionalisasi otsus dan rencana pembangunan terintegrasi," ujar Mardyanto Wahyu saat menjadi pemateri dalam webinar nasional bertajuk Arah Menuju Kebijakan Pembangunan Papua Berkeadilan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Politeknik STIA LAN Jakarta, dipantau dari Jakarta, Jumat.

Dukungan riset tersebut, menurut Mardyanto, selain perlu melibatkan partisipasi masyarakat lokal dan perguruan tinggi di Papua, penting pula didukung oleh pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).

"Brida adalah lembaga riset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang nanti harus dilibatkan karena mereka tahu betul mengenai kebudayaan lokal dan apa yang dibutuhkan masyarakat lokal," katanya.

Melalui Brida, kata Mardyanto, pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dan menguatkan peran badan tersebut sehingga kebijakan berbasis ilmu pengetahuan seperti riset akan mendukung optimalisasi pembuatan kebijakan pembangunan.

Selanjutnya, dia pun memaparkan sejumlah riset yang penting dilakukan oleh pemerintah daerah Papua bersama masyarakat lokal, perguruan tinggi setempat, ataupun Brida untuk memperkuat operasionalisasi otsus Papua dan rencana pembangunan yang strategis.

Ia lantas menyebutkan terkait dengan otsus Papua dan rencana pembangunan yang strategis, di antaranya konsolidasi lembaga perwakilan lokal, identitas, toleransi, dan manajemen konflik. Ada pula peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, penguatan ekonomi kreatif masyarakat lokal, pelestarian sumber daya hayati, dan sumber daya yang berkeadilan.

Selain itu, tambah Mardyanto, juga ada pemberdayaan masyarakat adat dan pluralisme hukum serta pelestarian budaya lokal yang di dalamnya termasuk bahasa.

Untuk menutup pemaparan materi yang diberikannya, Mardyanto pun mengimbau para akademisi dan praktisi di Papua untuk terlibat aktif dalam melakukan riset terhadap pembuatan kebijakan pembangunan.

"Kita perlu dukungan riset dalam kebijakan pembangunan yang melibatkan kalangan akademikus ataupun praktisi di Papua," kata Mardyanto Wahyu Tryatmoko.

Baca juga: Kepala BRIN sebut Brida bukan perwakilan di daerah

Baca juga: BRIN: Brida jadi pengungkit dan hub kolaborasi daerah