Nusa Dua (ANTARA News) - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa meminta kepada pengguna bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax agar tidak pindah ke premium.
"Hingga hari ini, pemerintah belum membicarakan soal kenaikan harga BBM, seperti santer terdengar. Saya menjamin kenaikan BBM tidak dalam waktu dekat, meski diakui subsidi BBM sangat membebani negara," katanya di Nusa Dua, Bali, Rabu.
Seusai membuka acara "Working Level Task Force Meeting Republic of Indonesia-Korea" itu, ia meminta mereka yang sudah menggunakan pertamax jangan pindah ke premium, karena sekarang warga khawatir akan ada kenaikan BBM dan gejala seperti itu mulai kelihatan.
Kendati begitu ia tidak menampik jika subsidi membebani negara, terlebih ketika harga minyak melonjak tinggi, maka beban negara akan bertambah berat.
"Karena sebagian besar BBM kita impor. Tetapi dengan penguatan rupiah, sedikit mengurangi beban itu," ucapnya.
Menteri Hatta Rajasa mengajak agar masyarakat melakukan menghemat penggunaan BBM bersubsidi. Dan meminta agar yang sudah penggunakan pertamax tidak pindah ke premium.
Jika itu terjadi, katanya, maka bisa saja kelebihan kuota premium, akibatnya berdampak terhadap perekonomian.
"Kalau premium over kuotanya, pasti subsidi membengkak. Subsidi kita itu lebih besar. Kalau kita lihat, memang kalau harga minyak meningkat maka resiko negara juga meningkat," katanya.
Kendati begitu, ia mengaku tidak tahu persis berapa besaran subsidi yang dikeluarkan negara.
"Persisnya saya lupa, tetapi kalau harga 100 ribu saja, maka berarti setiap 1.000 barrel itu 100 ribu," katanya.
Menteri Hatta Rajasa meminta agar subsidi BBM juga dapat tepat sasaran bagi mereka yang layak mendapatkannya.
Selain itu, ia menilai dana subsidi BBM dapat dialihkan bagi pembangunan ekonomi nasional, utamanya untuk pengembangan infrastruktur di Indonesia.
"Tetapi semua itu kita jangan melihat untung rugi, tetapi bagaimana kita bisa memberikan subsidi itu tepat sasaran. Karena kita tidak ingin dana yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk pembangunan ekonomi kita itu masuk ke subsidi yang tidak tepat sasaran," ucapnya.
Yang jelas, kata dia, pihaknya kehilangan kesempatan dari dana subsidi yang membengkak itu untuk pembangunan infrastruktur.
"Dari subsidi tersebut banyak kehilangan kesempatan untuk pembangunan, maka perlu menghemat dana itu," katanya.
(ANTARA)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011
