Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh. Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa pemerintah mewajibkan setiap TKI yang akan berangkat ke luar negeri mempunyai kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN).
"Bagi yang belum memiliki KTKLN jangan berangkat," kata Jumhur pada pelatihan yang diselenggarakan International Organization for Migration (IOM) di Jakarta, Rabu.
Pada acara yang dihadiri Ketua Misi IOM Indonesia, Denis Nihill, dan diikuti puluhan peserta itu, Kepala BNP2TKI menyatakan kewajiban memiliki KTKLN merupakan amanat dari UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri.
"KTKLN merupakan identitas TKI, KTKLN merupakan smart card karena tersimpan semua data-data TKI," katanya pada acara bertema Promosi Migrasi yang Aman dan Pencegahan Terhadap Perdagangan Manusia (Promotion Safe Migration and Prevention on Trafficking in Persons) itu.
Sambil menunjukkan contoh KTKLN, Jumhur menambahkan KTKLN diberikan secara gratis kepada calon TKI yang telah siap berangkat ke luar negeri untuk bekerja setelah mengikuti pelatihan minimal 200 jam dan menjalani proses administrasi secara prosedural.
Jumhur menegaskan pemerintah ingin para TKI bekerja dengan menempuh cara-cara prosedural karena sangat penting agar hak-hak mereka tetap aman dan terlindungi serta nyaman selama bekerja.
"BNP2TKI terus melakukan sosialisasi ke kantong-kantong TKI di berbagai wilayah untuk membangun kesadaran bekerja secara prosedural," katanya pada acara yang akan berlangsung hingga Sabtu (21/5) itu.
Denis mengakui, saat ini posisi Indonesia masuk dalam peringkat dua dalam hal perdagangan manusia (trafficking) menurut catatan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan tahun ini dikhawatirkan kondisi itu kian memburuk.
Ia menilai kebijakan migrasi Indonesia saat ini masih berorientasi kepada upaya pengurangan angka pengangguran di tingkat lokal dan memfasilitasi arus perpindahan tenaga kerja, serta seringkali mengabaikan aspek perlindungan dan pemberdayaan.
Menurut data yang dikumpulkan IOM melalui layanan bantuan langsung kepada korban perdagangan orang, katanya, 70 persen korban perdagangan orang yang telah menerima layanan dari IOM adalah perempuan pekerja migran yang umumnya bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga.
(T.B009/Z003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
Seperti yang terjadi dipelabuhan Batam Center Batam yang setiap hari bisa memberangkatkan minimal 30 TKI tanpa menggunakan KTLN tetapi cukup membayar sejumlah uang ke oknum petugas.