Ketua Umum FKPPI: Munas FKPPI untuk memperkokoh bela negara

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) Pontjo Sutowo mengatakan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) Ke-10 FKPPI bertujuan untuk memperkokoh organisasi ini dalam misi membela negara.

“Munas bukan sekadar untuk pergantian kepengurusan melainkan untuk mengkonsolidasikan dan memperkokoh FKPPI dalam bela negara,” kata Pontjo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia berpandangan FKPPI merupakan anak-anak dari para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, inti dasar dari FKPPI atau dasar ber-FKPPI itu adalah melakukan bela negara.

Berbela negara, kata Pontjo, yakni membela negara dari berbagai ancaman yang bentuknya kini sangat kompleks. Saat ini, ancaman terhadap negara berbeda dengan ancaman terhadap negara 76 tahun yang lalu yang saat itu didominasi ancaman berupa agresi militer.

"Sekarang ini kompleks sehingga perlu peran seluruh elemen bangsa dalam membela negara," kata dia.

Salah satu contoh dari tantangan yang saat ini dihadapi oleh Indonesia adalah vaksinasi untuk melawan pandemi COVID-19. Banyak kendala yang dialami pemerintah dalam menggalakkan vaksinasi sehingga harus menerjunkan TNI dan Polri. Ruang-ruang seperti itu, menurut dia, harus dibantu dan diisi, salah satunya adalah oleh FKPPI.

Pontjo mengatakan FKPPI memiliki kekuatan besar yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengisi kekosongan bela negara. Banyak kader FKPPI yang duduk di kursi eksekutif, legislatif, dan pimpinan masyarakat.

"Kekuatan nyata ini yang harus kita sadari untuk kepentingan bela negara. Itulah yang perlu kita rumuskan dalam Munas Ke-10 nanti," ucap dia.

Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) akan menggelar Musyawarah Nasional Ke-10 di Hotel Sultan Jakarta, pada 20-22 Desember 2021. Sekretaris Jenderal FKPPI Anna R Legawati mengatakan bahwa munas akan mengikuti protokol kesehatan ketat. Rencananya, munas akan dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dalam menjaga protokol kesehatan, maka yang diundang hanya 34 pengurus daerah yang setiap daerah diwakili dua orang, lalu ada dewan pakar, dewan pembina dan pengurus pusat, ada juga yang hadir secara daring," kata dia.