PKB Minta Survei Tidak Menjadi Ajang Propaganda

Jakarta (ANTARA News) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan kepada lembaga survei untuk tidak menjadi ajang propoganda.

"Lembaga survei lebih berhati-hati dalam melakukan survei persepsi. Jangan sampai survei yang mungkin maksudnya baik malah dikesankan sebagai propaganda Orde Baru," kata Ketua DPP PKB Muhammad Hanif Dakhiri kepada antaranews.com menanggapi hasil survei Indobarometer tentang kepuasan masyarakat di era kepemimpinan Soeharto dan pasca reformasi di Jakarta, Selasa.

Hanif juga mengingatkan bahwa semestinya tendensi reformasi harus terus diperkuat, bukan sebaliknya. Institusi-institusi demokrasi harus terus diperkuat dan kekurangannya harus segera diperbaiki.

"Sudah banyak capaian-capaian kita sejak reformasi. Itu banyak jasa BJ Habibie, KH Abdurahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyoni. Bahwa disana sini masih ada kekurangan, ya mari kita benahi. Tapi jangan sampai dimentahkan semua dan lalu membuat rakyat berilusi akan masa lampau yang otoritarian serta anti-demokrasi," kata Sekretaris Fraksi PKB DPR itu.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menghargai, merawat dan memajukan kemenangan-kemenangan yang sudah diperoleh bangsa ini sejak reformasi.

"Tanpa itu, bangsa Indonesia akan kehilangan harapan pada demokrasi dan pada gilirannya akan berharap pada lawan-lawan demokrasi, yaitu anarkisme dan otoritarianisme," ujarnya.

Terkait survei Indobarometer, Hanif menyebutkan, setiap survei pasti memiliki motif dan memiliki desain yang dibangun sebelum survei dilaksanakan dan publik wajar mempertanyakan motif survei Indobarometer tersebut.

"Ini agar persepsi publik tidak dijadikan legitimasi bagi kembalinya kekuatan otoritarianisme Orde Baru yang nyata-nyata merupakan 'the dark side' (sisi kelam) sejarah Indonesia modern," imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa dari sisi metodologi bisa saja sebuah survei itu memenuhi kaidah-kaidah penelitian. Namun dari sisi pemilihan pertanyaan, itu hampir tidak pernah bebas nilai. Artinya, selalu ada kepentingan yang menyertai sebuah survei, baik berupa kepentingan akademik maupun politik.

Hanif mempertanyakan kenapa yang dipilih adalah pertanyaan perbandingan antara mantan Presiden Soeharto dengan presiden sesudahnya.

"Bagaimana mungkin seseorang yang berkuasa 32 tahun dibandingkan dengan yang berkuasa hanya selama 7, 3, 2 dan bahkan 1 tahun seperti Habibie? Itu jelas nggak 'apple to apple'. Kalau begitu lalu maksudnya apa?" tanya Hanif.

Menurut Hanif, pertanyaan perbandingan antara Soeharto dengan presiden Indonesia sesudahnya tidak masuk dalam logika perbandingan. Yang bisa masuk logika perbandingan, katanya, adalah apabila perbandingannya bersifat tematik, bukan umum. Misalnya perbandingan antara kebijakan Soeharto mengenai pers dibandingkan dengan kebijakan presiden lain. Kalau umum sifatnya, jelas tidak logis diperbandingkan.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari merilis hasil surveinya. Hasilnya adalah menemukan Suharto lebih populer di mata rakyat dibanding dengan presiden-presidenn sesudahnya.

Dari survei yang melibatkan 1.200 orang itu, 36,54 persen responden dari seluruh Indonesia memilih Soeharto, lalu Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 20,9 persen, Soekarno dengan 9,8 persen, Megawati dengan 9,2 persen, B.J. Habibie dengan 4,4 persen, dan Abdurrahman Wahid dengan 4,4 persen.(*)
(Zul/R009)