Bandung (ANTARA) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Jawa Barat (Jabar) memiliki dua beban terkait penerapan protokol kesehatan guna mencegah gelombang COVID-19 pada momen akhir tahun 2021.
Dua beban itu, kata dia, yakni Jawa Barat merupakan daerah perlintasan mobilitas masyarakat khususnya dari Jakarta. Jawa Barat juga kerap menjadi destinasi bagi masyarakat, sehingga meningkatkan mobilitas.
Baca juga: Menhub instruksikan pengetatan prokes dan pengecekan kelaikan pesawat
Ia berpesan kepada para pemangku kebijakan di Jawa Barat agar mengawasi dan mengetatkan protokol kesehatan.
Selain itu, menurutnya, pengecekan status vaksin juga penting untuk dilakukan guna mengantisipasi mobilitas masyarakat yang tinggi tersebut.
"Saya mohon ke pak Gubernur, pak Pangdam dan pak Kapolda, untuk menangani secara intensif, dan satu hal yang kadang-kadang kita lupa, destinasi wisatanya, harus ditiadakan kalau tidak ada pengelola," kata dia.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan di Jawa Barat tidak ada penyekatan kendaraan. Yang ada, pengetatan protokol kesehatan dan pengecekan vaksinasi bagi masyarakat yang melakukan mobilitas.
Baca juga: Menhub: Kebijakan transportasi Natal dan Tahun Baru bukan penyekatan
Baca juga: Menhub instruksikan jaga kelancaran arus penumpang dengan prokes ketat
"Pergerakan antarwilayah di dalam provinsi, misalnya dari Bandung ke Tasik, ke Garut, ke Priangan Timur, dan sebagainya," kata Ridwan Kamil.
Dia memastikan personel dari pemerintah daerah hingga aparat TNI dan Polri bersiaga di lapangan ketika mobilitas masyarakat pada akhir tahun mulai meningkat.
"Kami akan siaga satu di lapangan untuk memastikan semua arahan Presiden ini berlangsung baik dan diawasi juga epidemiologinya, insya Allah dua pekan setelahnya tidak ada peningkatan kasus," kata dia.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021