Konferensi tingkat tinggi itu diselenggarakan pada 15-17 Desember 2021 di Seoul, Korea Selatan.
Menurut keterangan tertulis dari Bappenas yang diterima di Jakarta, Rabu, Indonesia sebagai anggota pendiri OGP akan terus mendukung semangat tata pemerintahan yang baik di tingkat global, termasuk menyelaraskan isu keterbukaan dan tata kelola di forum global seperti pada Keketuaan G20 tahun depan.
Keketuaan G20 Indonesia akan terus mempromosikan inklusivitas dan kemitraan multi-stakeholder sehingga dunia dapat pulih bersama dan pulih lebih kuat.
KTT OGP tahun ini adalah kali ketujuh pelaksanaan pertemuan tingkat tinggi OGP, sekaligus memperingati sepuluh tahun berdirinya platform kerja sama multilateral yang mendorong gerakan keterbukaan pemerintah yang lebih masif.
Pelaksanaan OGP Global Summit 2021 digelar secara hibrida --daring dan luring-- mengingat kondisi pandemi yang masih melanda dunia.
Pada acara pembukaan pleno (opening plenary) pada Rabu, Presiden Joko Widodo beserta 13 kepala negara lain akan menyampaikan sambutan.
Menilik sejarah, pada 2011 Indonesia dan tujuh negara lainnya, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan dan Filipina, mendirikan Open Government Partnership, suatu gerakan yang memberikan kesempatan kepada perwakilan pemerintah, masyarakat sipil, dan lainnya untuk bertukar pengalaman, praktik terbaik, dan kemajuan dalam inisiatif dan implementasi pemerintahan terbuka.
Hingga saat ini, 78 negara dan 76 pemerintah daerah dari seluruh dunia telah bergabung menjadi anggota OGP.
Dalam pelaksanaan di tingkat nasional, Indonesia didukung oleh Sekretariat Bersama yang diampu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kantor Staf Presiden. Menteri PPN/Kepala Bappenas dipilih untuk mewakili Indonesia dalam Dewan Pengarah OGP Global.
Dalam rangkaian acara 10 tahun pelaksanaan OGP, Indonesia meraih beberapa penghargaan yang diakui secara global.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) memperoleh juara 2 OGP Impact Award atas komitmen keterbukaan informasi dalam pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, Kabupaten Banggai mendapat penghargaan OGP Accelerator Award atas komitmen pengembangan aplikasi layanan kesehatan seksual dan reproduksi, Kabupaten Sumbawa Barat memperoleh juara 1 OGP Spotlight Award atas komitmen forum pengaduan layanan publik, Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh juara 2 OGP Spotlight Award atas komitmen pengembangan aplikasi pengaduan layanan publik, dan Kota Semarang memperoleh juara 3 OGP Spotlight Award atas komitmen pengembangan portal pengaduan layanan publik yang dikhususkan untuk kelompok rentan.
Baca juga: Kemenkeu : UU HKPD reformasi total tata kelola transfer ke daerah
Baca juga: Wapres dorong Indonesia segera bangun tata kelola "fintech"
Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2021
