Padang, (ANTARA News)- Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, dinilai harus lebih proaktif melakukan langkah perlindungan terhadap wilayah tangkapan air sekaligus daerah aliran sungai (DAS) di daerah itu. "Jika langkah itu tidak diwujudkan maka beberapa tahun ke depan Kota Padang tidak hanya berpotensi dilanda banjir bandang, tapi juga sulit memenuhi kebutuhan air bersih," kata pengamat lingkungan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Eri Berlian, di Padang, Sabtu (7/1). Menurut dia, maraknya aktivitas penambangan bahan galian C di sejumlah aliran sungai di Kota Padang sekaligus praktik penebangan hutan di kawasan Timur kota itu memicu terjadinya berbagai persoalan lingkungan. "Selain terancam bencana alam akibat material penahan arus di sungai habis dikikis penambang, kerusakan hutan akibat penebangan liar di kawasan tangkapan air juga mengakibatkan semakin buruknya sistem sirkulasi air tanah," katanya. Kalau praktik liar itu tidak ditekan, maka hal terburuk akan terjadi dengan turunnya fungsi sejumlah kawasan penghasil air bersih seperti di Kuranji dan Lubuk Minturun. "Jika dua wilayah itu tidak lagi mampu memasok air, maka dipastikan kinerja PDAM sebagai perusahaan air akan turun baik secara kualitas maupun kuantitas," katanya dan menambahkan Kota Padang akan kekurangan air sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Untuk itu, dinilai sudah saatnya Pemko Padang dengan merangkul berbagai pihak termasuk peneliti dari perguruan tinggi yang ada untuk melakukan usaha preventif.(*)

Copyright © ANTARA 2006