Kepala Intelijen Pakistan Mengajukan Pengunduran Diri

Islamabad (ANTARA News/AFP) - Kepala badan intelijen Pakistan mengajukan pengunduran di parlemen menyusul serangan pasukan komando Amerika Serikat yang menembak mati Osama bin Laden, kata sumber-sumber, Sabtu.

Ahmad Shuja Pasha, kepala operasi-operasi militer dan wakil kepala staf angkatan udara, mengemukakan kepada para anggota parlemen, Jumat sebelum mereka mengeluarkan satu resolusi Sabtu mengecam aksi sepihak Washington itu.

Sidang itu tertutup bagi media tetapi sumber-sumber yang tidak bersedia namanya disebutkan Pasha mengajukan permohonan pengunduran diri dan mengatakan ia siap tampil dihadapan setiap komisi yang dibentuk parlemen.

"Ya, Jendral Pasha telah mengajukan permohonan pengunduran dirinya," kata satu sumber parlemen kepada AFP.

Sumber kedua mengonfirmasikan bahwa jendral itu mengatakan ia akan mengundurkan diri jika parlemen meminta dan siap hadir di hadapan setiap komisi yang dibentuk para anggota parlemen.

Laporan-laporan media mengatakan Perdana Menteri Yousuf Raza Gilani dan Panglima Militer Jendral Ashfaq Kayani mendesak Pasha tindak mengundurkan diri tetapi berita itu tidak dapat segera diverifikasi.

Badan Intelijen Pakistan (ISI) menghadapi kecam keras setelah serangan pasukan komando AS 2 Mei terhadap satu kompleks di kota Abbottabad, tempat pemimpin Al Qaida Osama bin Laden bersembunyi.

Rakyat Pakistan marah mengapa ISI tidak tahu bahwa Osama tinggal di satu daerah pinggiran Abbotabad selama lima tahun belakangan ini dan militer mereka tidak dapat mendeteksi dan mengecek serangan oleh helikopter-helikoper AS.

Para anggota parlemen menyerukan pemerintah "membentuk satu komisi independen mengenai operasi di Abbottabad, menetapkan tanggung jawab dan merekomendasikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin insiden seperti iitu tida terulang.

Parlemen juga mengancam menghentikan kerja sama logistik bagi pasukan AS yang berpangkalan di Afghanistan dan membalas setiap serangan pesawat mata-mata AS.

Serangan-serangan pesawat seperti itu harus dihentikan segera, jika diabaikan pemerintah akan didesak untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan yang diperlukan termasuk mencabut fasilitas transit yang diberikan kepada NATO," kata reslusi itu.(*)

(UU.H-RN/H-AK)