Pengoperasian PLTA Poso 2 tingkatkan bauran EBT di Sulawesi

Makassar (ANTARA) - PT PLN (Pesero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi bersama PT Poso Energy mendukung program pemerintah dalam meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) dengan eksistensi PLTA Poso Tahap 2 yang sudah mengantongi sertifikat Laik Operasi.

"PLTA Poso Tahap 2 sudah mengantongi Sertifikat Laik Operasi dengan kapasitas 4x50 megawatt (MW)," kata General Manager UIP Sulawesi, Defiar Anis dalam keterangan persnya di Makassar, Selasa.

Dia mengatakan, dengan beroperasinya PLTA Poso tahap 2 itu berarti dapat meningkatkan bauran EBT di Sulawesi sebesar 515 MW, sekaligus mendukung program pemerintah dalam laksanakan Net Zero Emmision pada tahun 2060.

Pada masa transisi energi ini, PLN Poso Energi berhasil merampungkan pembangunan PLTA Poso Ekstensi Tahap 2 berkapasitas 4x50MW atau 200MW.

Rampungnya pembangunan PLTA ini ditandai dengan keluarnya Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk unit 3 dan 4 pada 10 Desember 2021, sedangkan SLO unit 1 dan 2 telah keluar pada bulan September 2021.

PLTA Poso memiliki total kapasitas 515MW dengan rincian PLTA Poso eksisting berkapasitas 3X65MW yang telah beroperasi sejak 2012, PLTA Poso Ekstensi Tahap 1 berkapasitas 4X30MW telah beroperasi sejak Februari 2020 dan PLTA Poso Ekstensi Tahap 2 ini memiliki kapasitas 4X50MW dan akan segera bergabung dalam sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan.

Sebelum masuknya PLTA Poso Ekstensi Tahap 2 ini, cadangan daya sistem Sulbagsel adalah 591,5 MW dengan beban puncak sistem kelistrikan Sulbagsel adalah 1517,6 MW dan daya mampu sebesar 2109,1 MW.

Jika PLTA Poso yang baru ini masuk maka cadangan daya akan meningkat menjadi 791,5MW dan daya mampu akan meningkat menjadi 2309,1MW dengan bauran energi terbarukan sebesar 40 persen atau sebesar 940 M.

“Jika PLTA Poso ekstensi tahap 2 ini masuk ke dalam sistem maka bauran energi baru terbarukan untuk sistem Sulbagsel telah mencapai 40 persen dari total daya mampu yang ada, dan ini menjadikan bauran EBT tertinggi di Indonesia," ujar Anis.

Hal tersebut diharapkan dapat membantu mengejar target bauran EBT di Indonesia sebesar 23 persen pada 2025 dan mengejar target Zero Emmision pada 2060.