Ketua DPD RI ingatkan pentingnya reformasi birokrasi pada era disrupsi

Kerja birokrat masa depan di tengah era disrupsi percepatan teknologi dan perubahan global, harus lebih kreatif, efektif, dan efisien.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan pentingnya reformasi birokrasi yang mendasar dari organisasi pemerintah di Indonesia untuk menyongsong era disrupsi percepatan teknologi, perubahan global, dan menghadapi perubahan iklim.

"Kerja birokrat masa depan di tengah era disrupsi percepatan teknologi dan perubahan global, harus lebih kreatif, efektif, dan efisien," ujar La Nyalla berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pesan tersebut dimuat dalam pidato La Nyalla yang disampaikan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono pada acara Launching Logo Sekretariat Jenderal DPD RI, Pencanangan Transformasi Digital dan Pencanangan Core Values Ber-AKHLAK, serta Employer Branding "Bangga Melayani Bangsa" di lingkungan Setjen DPD RI, Jakarta, Selasa.

Sistem kerja selama ini, kata Nono Sampono, membuat birokrat sulit mencari waktu untuk mengerjakan hal-hal yang kreatif, padahal langkah itu berpotensi menyelesaikan banyak persoalan.

Menurutnya, birokrat di Indonesia memang produktif dalam kepadatan aktivitas harian, sehingga terjebak dalam kedisiplinan semu dari proses birokrasi.

Untuk mengatasi persoalan itu, ujar Nono, yang perlu diubah ke depan adalah kerja birokrat menjadi lebih kreatif, efektif, dan efisien.

"Inilah momentum bagi kita semua, terutama organisasi pemerintahan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan mendasar," kata Nono.

Apalagi, kata dia, pemerintah telah menyusun rencana strategis menuju Indonesia 2045 dengan 4 pokok pembangunan prioritas, mulai dari pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan di luar Jawa, hingga pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintah.

"Tata kelola pemerintahan itu salah satunya dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas birokrasi. Ini sejalan dengan era disrupsi di mana kita dipaksa melakukan inovasi dan adaptasi," ujar Nono.

Di samping itu, menurutnya lagi, adaptasi pun selalu ditandai dengan perubahan. Perubahan itu dilakukan dengan reposisi yang mutlak membutuhkan diferensiasi.

"Lazimnya, proses diferensiasi dilakukan melalui momentum rebranding dan penegasan positioning statement," katanya pula.

Oleh karena itu, Nono mengapresiasi Kesetjenan DPD RI yang bertekad melakukan reposisi melalui diferensiasi dengan meluncurkan logo baru serta positioning statement atau panduan strategi dan sikap aparaturnya dalam core values Ber-AKHLAK yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

"Kita semua berharap Sekretariat Jenderal DPD RI bertransformasi menjadi organisasi modern, lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan selalu siap menjawab tantangan organisasi yang semakin kompleks dalam mendukung kinerja DPD RI," katanya pula.

Lalu terkait core values Ber-AKHLAK, Nono berharap panduan itu dapat menjadi spirit bagi semua aparatur birokrasi di Kesetjenan DPD RI untuk menjadi pribadi yang bangga melayani bangsa.

"Semoga apa yang diupayakan dapat menjadi kenyataan dan dapat kita rasakan bersama manfaatnya. Saya atas nama seluruh pimpinan dan anggota DPD RI mengucapkan selamat atas peluncuran logo dan core values serta employer branding kesekjenan DPD RI," ujar Nono Sampono.
Baca juga: Setjen DPD RI luncurkan logo baru identitas pengikat kebersamaan