Menag dan MUI Harus Selamatkan Al Zaytun

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus menyelamatkan pondok pesantren Al Zaytun di Indramayu karena telah menjadi aset penting bagi umat Islam Indonesia, bangsa dan negara.

"Kunjungan Menteri Agama Suryadharma Ali dan jajarannya ke Pondok Pesantren Al Zaytun patut diberi apresiasi, karena bisa sedikit meredakan kekhawatiran masyarakat," kata sosiolog dan dosen Univ Islam Negeri Syarif Hidayatullah Musni Umar di Jakarta, Jumat.

MUI sebaiknya berkoordinasi dan bekerjasama dengan Menteri Agama dan jangan ikut menciptakan keresahan masyarakat yang sudah resah, karena bagaimanapun Al Zaytun merupakan aset bangsa dan umat yang harus diselamatkan.

"Masyarakat dan bangsa Indonesia selayaknya berterima kasih, karena pondok pesantren Al Zaytun dan berbagai pesantren lainnya telah memberi andil yang besar dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kualitas iman dan taqwa (imtaq), memiliki ilmu pengetahuan, serta menguasai bahasa asing sebagai syarat untuk memasuki pergaulan global, sehingga dalam keadaan bagaimanapun Pondok Pesantren Al Zaytun harus diselamatkan," kata Musni Umar.

Bangsa Indonesia akan mengalami kerugian, lanjut sosiolog tersebut, jika berbagai kontroversi NII yang mengaitkan dengan pondok pesantren Al Zaytun, yang dipimpin Panji Gumilang, merusak citra pondok pesantren itu.

"Orang tua bisa menarik putra-putrinya yang sedang belajar di pondok itu, dan para orang tua lainnya tidak mau menyekolahkan anak-anaknya di Al Zaytun. Hal ini penting diingatkan, karena jika tidak segera dihentikan perdebatan yang kurang produktif itu, pondok pesantren Al Zaytun bisa bubar," katanya.

Masyarakat Indonesia harus belajar dewasa dan mengembangkan prasangka baik (husnuzzhan), karena sangat mustahil pemerintah dan aparat intelijen membiarkan Al Zaytun menjadi sarang pengkaderan NII.

Ia mengatakan, karena wacana yang mengaitkan Al Zaytun dengan NII dan PanJi Gumilang sudah menjadi opini umum, maka diharapkan aparat berwajib (polisi) melakukan penyelidikan dan menjelaskan hasil penyelidikannya ke publik.
(A029)