Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah siaga dan sigap dalam melakukan tanggap darurat terkait bencana alam yang terjadi di Indonesia, seperti gempa bumi dengan magnitudo 7,4 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dia meminta pemerintah memprioritaskan operasi penyelamatan warga karena gempa bumi di NTT tersebut turut dirasakan hingga ke daerah lain seperti di Sulawesi.
"Simpati yang mendalam saya sampaikan kepada masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Saya meminta pemerintah segera mengerahkan aset nasional, daerah, dan kementerian/lembaga terkait untuk melaksanakan upaya penyelamatan dan tanggap darurat," kata Puan di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Ketua DPR: RUU TPKS jadi pelindung hak perempuan
Puan menegaskan bahwa pemerintah harus bisa memastikan keselamatan warga dari dampak gempa karena keselamatan rakyat harus berada di atas segalanya.
Dia mengingatkan perlunya penanganan khusus bagi balita, anak-anak, masyarakat berkebutuhan khusus, dan pengerahan tenaga medis untuk memberikan pertolongan kepada korban harus menjadi perhatian.
"Masyarakat tidak perlu panik namun harus tetap waspada terhadap ancaman tsunami dan gempa susulan. Ikuti imbauan dari petugas dan cari tempat perlindungan yang aman untuk memastikan agar diri dan keluarganya dalam kondisi aman," ujarnya.
Baca juga: Ketua DPR berharap pemerintah segera kirim surpres terkait RUU TPKS
Dia meminta pemerintah bersama instansi lainnya merencanakan dengan seksama penanganan terhadap risiko terjadinya bencana. Puan mengingatkan, banyaknya bencana alam di Indonesia akhir-akhir ini mengharuskan semua pihak bekerja sama agar bisa meminimalisir timbulnya korban, kerugian, dan kerusakan.
“Kita ketahui banyak gempa terjadi di sejumlah daerah, seperti di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Maluku. Kemudian bencana erupsi Gunung Semeru dan kini Gunung Merapi semakin aktif serta meningkatnya status Gunung Awu di Sangihe, lalu bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah," katanya.
Puan mengatakan DPR RI mendorong pemda bersama jajaran BPBD, Basarnas, TNI/Polri untuk bekerja cepat, dan meningkatkan koordinasi dalam melakukan tanggap darurat secara sigap.
Menurut dia, daerah harus selalu siaga dengan mengecek selalu kesiapsiagaan dalam penanganan tanggap darurat.
Baca juga: Puan tekankan perlindungan terhadap perempuan dalam RUU TPKS
"Pastikan alat deteksi bencana bekerja dengan baik dan optimal. Jangan sampai ada alat deteksi yang rusak akibat dimakan usia dan cuaca," ujarnya.
Dia meminta pemerintah meninjau ketersediaan cadangan APBN untuk bencana di berbagai daerah yang rawan karena penggunaan uang negara dapat lebih efisien. Menurut dia, diperlukan mitigasi bencana di setiap kabupaten/kota untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya terhadap warga.
Selain itu, menurut dia, mitigasi bencana dapat menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan, meningkatkan sosialisasi, dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat.
"Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat mengurangi dampak atau risiko yang akan ditimbulkan sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
