Ramallah (ANTARA News/Reuters) - Pemerintah Otonomi Palestina (PA) Rabu minta negara-negara Arab untuk membayar gaji 155.000 pekerja pemerintah Palestina setelah Israel memutuskan untuk menangguhkan pengiriman dana pajak ke PA.
"Kami katakan pada saudara-saudara Arab kami: selamatkan kami. Kami perlu bantuan anda lebih dari waktu sebelumnya. Ini adalah momen kebenaran," kata PM Palestina Salam Fayyad pada konferensi pers di kota Ramallah di Tepi Barat.
Gaji bulan April para pekerja sektor umum telah sekitar sepekan terlambat menyusul keputusan Israel itu, yang diambil sebagai protes terhadap perjanjian persatuan Palestina yang melibatkan kelompok Islam Hamas.
Pemerintah Israel pada 1 Mei memutuskan untuk menghentikan pengiriman pajak dan retribusi lain Palestina yang merupakan 70 persen dari penghasilan PA, dengan mengatakan takut bahwa uang itu akan diberikan pada Hamas, kelompok gerilyawan yang memusuhi Israel.
Pada Senin Fayyad mengatakan PA tidak mampu membayar gaji sektor umum untuk pertama kalinya sejak 2007, menempatkan pemerintah itu dalam posisi keuangan yang tidak memungkinkan.
Fayyad mengatakan total tagihan 170 juta dolar yang PA tak akan mampu bayar kecuali negara-negara Arab dan yang lain campurtangan.
"Ini bukan kewajiban. Lebih baik kami minta bantuan mereka pada kami dalam waktu yang sulit ini," ujar Fayyad pada Reuters.
Ia menuturkan, negara-negara Arab hanya membayar 52 juta dolar dalam bantuan Palestina sejak awal 2011 -- 42,5 juta dolar dari Uni Emirat Arab dab 10 juta dolar dari Oman. Itu dibandingkan dengan 236 juta dolar dari negara-negara Arab pada 2010.
Uni Eropa membayar 145 juta euro (210 juta dolar) dalam periode waktu yang sama. EU Jumat mengumumkan mereka akan memberikan tambahan 85 juta euro (122 juta dolar) dalam bantuan 2011, dengan 45 juta euro diperuntukkan bagi gaji pekerja penting. Tidak jelas kapan dana itu akan tiba.
PA, yang tergantung sekali pada bantan keuangan dari donor termasuk AS dan Uni Eropa, telah minta intervensi internasional untuk membujuk Israel agar mengubah keputusannya. Sekjen PBB Ban Ki-moon telah minta pada PM Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak menahan hasil pajak dan retribusi lain yang Israel kumpulkan atas nama PA terhadap barang-barang yang diimpor melalui Israel ke wilayah yang dikuasai PA.
Ia menyatakan telah meningkatkan kontaknya dengan banyak pemerintah dunia untuk mendesak Israel agar mengeluarkan dana itu.
Wakil Menlu Israel Silvan Shalom mengatakan pada para anggota parlemen di Jerusalem bahwa perjanjian damai semantara Oslo yang mengadakan transfer itu menyatakan bahwa "kelompok yang meminta penghancuran Israel tidak dapat mengambil bagian dalam pemilihan".
Fayyad menegaskan: "Israel tak memiliki hak untuk menahan uang kami. Ini aksi pembajakan, Israel tidak berbuat untuk menolong kami ketika mereka mengirim dana itu". Israel memungut tiga persen untuk mengumpulkan dana itu, katanya.
Fayyad mengatakan PA harus meminjam dari bank untuk memenuhi pengeluarannya sebelum keputusan Israel tersebut. Biaya bulanan 30 juta dolar dan seluruh hutang bank mencapai 890 juta dolar, katanya.
Gaji yan dibayar oleh PA termasuk gaji sekitar 70.000 pegawai di Jalur Gaza, yang terus menerima gaji mereka bahkan setelah Hamas merebut kekuasaan di wilayah itu pada 2007.
Hamas dan Fatah, kelompok arus besar Palestina yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, mencapai perjanjian mengejutkan untuk mengakhiri perselisihan mereka dalam pembicaraan yang ditengahi Mesir, yang ditutup dengan upacara terbuka di Kairo pada akhir April lalu.
Hamas telah menentang pembicaraan damai yang Abbas kejar dengan Israel dengan tujuan mencapai perjanjian pembentukan negara Palestina di wilayah itu berdampingan dengan Israel. Hamas, yang mendapat dukungan Iran dan Suriah, berkomitmen untuk memerangi Israel.
Dalam perjanjian Kairo itu, Hamas dan Fatah setuju untuk membentuk pemerintah teknokratis, baru, yang akan mengadakan pemilihan dalam setahun. AS menegaskan pemerintah baru itu harus mengakui Israel dan meninggalkan kekerasan -- syarat yang sebelumnya Hamas tolak.(*)
(Uu.S008/S004)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011