PD: Masyarakat Diminta Tak Terprovokasi Soal Gedung Baru DPR

Jakarta (ANTARA News) - Partai Demokrat meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan sekelompok orang yang selalu mendengungkan pembatalan gedung DPR RI.

"Sebaiknya masyarakat tidak terprovokasi oleh individu atau sekelompok orang yang mengatasnamakan rakyat karena pembangunan gedung DPR adalah kebutuhan, milik negara, milik rakyat, dan untuk kepentingan kita bersama," kata politisi Partai Demokrat Herman Khaeron di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Kegaduhan politik mengenai rencana pembangunan gedung DPR menjadi aneh. Gedung tersebut bukan milik anggota DPR atau fraksi tertentu, tetapi milik rakyat dan negara, seperti gedung-gedung pemerintah lainnya.

"Politisasi oleh pihak-pihak tertentu akan hal ini harus dihentikan dan rakyat jangan dikelabui dengan dalih kepentingan rakyat, karena gedung ini juga untuk kepentingan rakyat," tambah Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu.

Ia menyebutkan, di negara lain, gedung parlemen sangat dihormati, keamanannya sangat terjamin, bahkan di New Zealand, gedung parlemen merupakan gedung tercanggih, tahan gempa dan megah dan rakyat New Zealand menyadari bahwa gedung parlemen simbol negara.

Herman menambahkan, dalam pandangannya, gedung Nusantara I yang pada awalnya dibangun untuk kapasitas 800 orang, saat ini sudah dihuni hampir 2.500 orang dan itu sudah jauh dari layaknya gedung yang berpegang pada faktor safety and feasibility building procedure.

Ditambahkan, belum lagi karena kreativitas fraksi dan anggota membangun sendiri-sendiri ruangannya, dimana telah membuat fungsi-fungsi gedung berubah, semisal lorong ke jendela yang berfungsi sebagai pencahayaan dan pintu evakuasi jika terjadi kebakaran sekarang sudah ditutup. Manajemen gedung sangat lemah, tidak ada prosedur keselamatan jika suatu waktu terjadi kebakaran misalnya.

"Selama saya menghuni gedung bersama 560 orang pejabat negara lainnya, tidak pernah ada safety briefing atau ada update safety training sebagai salah satu prosedur wajib yang harus diketahui dan dipahami oleh penghuni risk building, karena menghuni gedung bertingkat resikonya tidak sama dengan resiko gedung yang hanya satu lantai," katanya.

Ia sependapat dengan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nudirman Munir yang menyebutkan bahwa di gedung DPR semuanya sudah antri seperti naik lift, ke toilet, tamu, komputer, semuanya sudah serba antri, hanya ke rumah sakit yang belum antri.

"Kalaupun ditengarai ada penyimpangan dan motif lain dari pembangunan gedung DPR ini, marilah kita awasi bersama, dan tentunya siapapun dipersilahkan melaporkan kepada aparat penegak hukum jika ada penyimpangan dan indikasi KKN di dalamnya," ujar Herman.
(zul)