Haurgeulis, Indramayu (ANTARA News) - Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun AS Panji Gumilang mengatakan dana pembangunan pondok pesantrennya itu bukan berasal donatur dari luar negeri, tetapi semua donatur berasal dari Indonesia.

"Tidak bantuan dari negeri Timur Tengah, seperti Kuwait, Arab Saudi, dan Mesir, semuanya adalah dari Nusantara, kami bangga bangsa ini bukan bangsa kikir karena terbukti ponpes ini bisa berdiri dan berjalan sampai sekarang," katanya kepada wartawan di Ponpes Al-Zaytun, Jabar, Rabu sore.

Ia menegaskan, bantuan itu tidak ada kaitannya dengan apa yang dituduhkan banyak pihak sebagai dana dari para pengikut NII melalui cara-cara yang tidak halal. "Sangat mustahil Al-Zaytun dibangun dengan cara-cara seperti itu," katanya.

Atas pertanyaan seorang wartawan, Panji Gumilang juga menegaskan tidak mempunyai dana ratusan miliar di Bank Century saat dipimpin Robert Tantular, seperti yang diungkap sejumlah pihak.

Pada acara yang dihadiri Menteri Agama Suryadharma Ali itu, Panji Gumilang mengatakan, pendidikan di Al-Zaytun sangat menjauhi tindakan-tindakan kriminal, bahkan kalau ada siswa yang melakukan pencurian barang milik siswa lain maka segera dilakukan sidang mahkamah sekolah.

"Orang tua siswa akan dipanggil untuk ikut memberikan pembinaan," katanya.

Ia mengungkapkan, sampai saat ini, sudah tujuh angkatan yang lulus dan mengabdi pada masyarakat dan tidak pernah ada laporan tindakan-tindakan lulusan yang masuk kategori pelanggaran aturan.

"Bahkan saat wawancara langsung di TVOne ada seorang pemirsa lulusan Al-Zaytun yang mengaku begitu berterima kasih kepada sistem pendidikan di sini sehingga dia sukses menjadi pengusaha," katanya.

Namun, mengenai transparansi pengelolaan keuangan dari sumbangan donatur, Panji Gumilang menegaskan, tidak ada gunanya setiap sumbangan harus diumumkan kepada publik demikian juga rincian penggunaannya. "Mengapa harus diumumkan ke publik, yang lain juga tidak begitu," katanya.

Ia mempersilakan siapa saja yang ingin mengetahui hasil pengelolaan Al-Zaytun ke Kantor Pajak karena setiap tahun pondok pesantrennya itu selalu membayar pajak.

Sebelumnya Menag H Suryadharma Ali menegaskan tidak ada kaitan antara Pondok Pesantren (ponpes) Al Zaytun dengan organisasi Negara Islam Indonesia (NII) karena ponpes itu menanamkan sikap toleransi.

Menag menjelaskan, biasanya paham-paham Islam radikal itu sangat tidak toleran dan tidak suka kepada hal-hal yang berbau modern, sementara dirinya menyaksikan pola pendidikan yang dikembangkan Ponpes Al Zaytun bersifat modern dan mengadopsi seni-seni modern yang diajarkan kepada murid-muridnya.

Selain itu, paham radikal itu mempunyai sifat khusus untuk mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan ideologinya.

Pimpinan Pondok Al Zaytun, Syekh AS Panji Gumilang menegaskan, bahwa dirinya tidak pernah masuk dalam organisasi NII seperti yang dituduhkan beberapa pihak.

"Saya tidak terkait dengan sejarah NII," katanya.(*)
(U.B013/R010)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011