Tb Hasanuddin: 88,41 Persen Tanah TNI Tak Bersertifikat

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanudin mengatakan, 88,41 persen tanah milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak memiliki sertifikat.

"Sebanyak 88,41 persen tanah milik TNI belum bersertifikat sama sekali dan itu sudah lama terjadi," kata Hasanuddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Dari jumlah tersebut, setiap tahun tanah tak bersertifikat tersebut menguap atau hilang karena telah menjadi hak milik.

Ia juga menyebutkan, anggaran yang disediakan untuk mensertifikasi tanah milik TNI sangat kecil.

"Anggaran yang diberikan kepada TNI dari Kementerian Pertahanan untuk itu hanya Rp3 miliar pertahun. Artinya TNI hanya bisa mensertifikasi tanah untuk 1 hektar," kata Mayjen (purn) TNI Angkatan Darat itu.

Komisi I, kata dia, telah memberikan dan mengajukan penambahan anggaran untuk sertifikasi tanah milik TNI.

"Komisi I DPR RI sudah menawarkan peningkatan anggaran untuk sertifikasi tanah milik TNI. Komisi I sudah sampaikan ke Badan Pertanahan Nasional, Asisten Logistik, Asisten Operasi TNI, tapi sampai saat ini tidak ada tindaklanjut dari mereka," ujar dia.

Sementara itu, adanya kesalahpahaman antara masyarakat dengan TNI terkait tanah, ia menilai, seharusnya ada kemauan dari pemerintah untuk memperjelas status kepemilikan tanah tersebut.

"Sekarang ini tinggal bagaimana kemauan pemerintah untuk memberikan status tanah tersebut sehingga kesalahpahaman tersebut bisa dihindari. Tapi 'political will' tersebut yang tidak ada," kata dia.

Selain itu, ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat diperlukan dalam kesalahpahaman tersebut.

"Misalnya di kasus di Jakarta Utara antara warga dan TNI AL. Pengadilan memutuskan bahwa tanah tersebut milik rakyat, tapi TNI AL tetap menyatakan miliknya. Presiden harusnya mengatakan, karena sudah ada putusan pengadilan, serahkan saja ke masyarakat. Saya yakin kesalahpahaman tersebut tidak akan terjadi," kata Hasanuddin.(*)
(Zul/R009)

24 Mei 2011

Status tanah negara yang digunakan oleh TNI, tapi diyakini milik warga harus diperjelas dengan bukti kepemilikan. Ini untuk menghindari adanya kesalahpahaman antara masyarakat dengan TNI terkait kepemilikan tanah yang berujung pada bentrok seperti yang terjadi baru-baru ini di Kebumen. Untuk itu upaya pensertifikasian tanah yang digunakan TNI perlu didukung anggarannya oleh pemerintah dan DPR, sehingga akan jelas statusnya agar tidak tidak timbul konflik lagi dengan masyarakat dikemudian hari.

0 0 Balas LaporkanHapus
12 Mei 2011

Lahan TNI seharusnya harus bersertifikasi semua. Dan ini merupakan tanggungjawab negara, bagaimanapun ini harus diselesaikan dengan baik. Saya setujuh apabila sertifikasi tanah itu diperioritaskan daripada untuk pembangunan gedung DPR baru dan studi banding ke luar negeri DPR yang sangat-sangat tidak bermanfaat sekali.

0 0 Balas LaporkanHapus
12 Mei 2011

Gimana anggaran sertifikasi tanahnya ndak kecil. Lah wong sudah banyak dipakai oleh DPR untuk studi banding di luar negeri yang sangat tidak bermanfaat sekali. Lebih baik, tidak ada lagi tuh studi banding ke luar negeri... mendingan dananya untuk menambah sertifikasi tanah TNI dan untuk membangun sekolah yang ambruk dan rusak. Memalukan sekali DPR... Malu aku pada DPR...

0 0 Balas LaporkanHapus
12 Mei 2011

Wah kaget juga saya kalau anggaran hanya Rp 3 miliar untuk sertifikat tanah dari Kementerian Pertahanan hanya untuk 1 hektar per tahun. Waduh... waduh... seharusnya anggaran sertifikasi tanah di Kemenhan itu ditambah berkali-kali lipat dong.. masa sih untuk sertifikasi tanah hanya Rp 3 miliar per bulan. Apa kata dunia.

0 0 Balas LaporkanHapus
12 Mei 2011

Yup. Sangat setuju sekali apabila anggaran untuk sertifikasi tanah TNI ditambah. Ini yang seharusnya dilakukan pemerintah dan DPR untuk mendukung program ini.. Kita tahu tanah TNI itu banyak sekali, kalau 88 persen belum bersertifikat itu salah siapa. Seharusnya ini benar-benar harus diperhatikan dengan sangat-sangat serius oleh pemerintah.

0 0 Balas LaporkanHapus