"Pemerintah akan memperhatikan bagaimana bisa lebih mendorong ekonomi NTB, kami bisa melakukan upaya percepatan pembangunan misalnya lapangan udara di Lombok, karena sudah jadi `runway`nya tapi terminalnya atau sarana pendukungnya belum lengkap," ujar Menkeu saat ditemui di Jakarta, Rabu.
Ia juga mengatakan, pemerintah pusat akan mempertimbangkan peningkatan sarana infrastruktur untuk mendorong potensi pariwisata di provinsi tersebut.
"Kami mungkin bisa mencari cara untuk percepatan pembangunan di sana. Kami mempelajari kemungkinan untuk perwujudan infrastruktur untuk mendorong industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat, kan di Lombok ada Lombok Tourism Development seperti Bali Tourism Development," ujarnya.
Selain itu, menurut Menkeu, masih banyak potensi yang belum tergali di Nusa Tenggara Barat sehingga pemerintah pusat akan meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan ekonomi di kawasan itu.
"Kami bisa bicarakan tentang bagaimana untuk percepatan pembangunan di situ. Kami bisa lihat potensi pengembangan Islamic Center di sana, bisa melihat potensi pengembangan industri sejuta sapi, jagung, ataupun rumput laut, itu bentuk-bentuk yang bisa kamidukung. Dan akan kami bicarakan bagaimana bentuk-bentuk kerja sama pusat dan daerah," ujarnya.
Kementerian Keuangan juga siap untuk memberikan edukasi kepada pemerintah daerah agar dapat menciptakan sistem administrasi keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
"Kami juga memberikan dukungan dengan membangun kapasitas dari jajaran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, di bidang pengelolaan keuangan, di bidang pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik sehingga sistem administrasi keuangannya lebih baik," ujar Menkeu.
Menkeu tetap berkeyakinan divestasi tersebut akan memberikan manfaat dan nilai tambah yang baik bagi perusahaan yang bergerak pada industri ekstraktif tersebut sehingga dapat menjadi kebanggaan nasional.
"Pemerintah pusat pegang tujuh persen dengan tujuan utama untuk mengembangkan dan menjaga kepentingan nasional, dan melakukan pendalaman isi dengan pemegang saham nasional lainnya, untuk membawa Newmont menjadi industri ekstraktif yang betul-betul menjadi kebanggaan nasional," ujarnya.
Sementara ketika menanggapi aksi massa terkait pengambilalihan saham Newmont oleh pemerintah pusat, Menkeu mengaku tidak terganggu dengan upaya untuk menjelek-jelekan dirinya.
"Saya itu memikirkan yang lain, tidak memikirkan (aksi massa) ini. Ada urusan lain yang harus diputuskan. Dan tidak terganggu (dengan aksi massa). Saya sangat mengharapkan pihak-pihak yang mungkin ingin menyuarakan hal yang lain itu dapat memahami ini sudah menjadi aset negara," ujarnya.(*)
(T.S034/N002)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
