Pengalihan Truk dari Tol Dalam Kota Masih Dikaji

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto mengatakan tengah mengkaji pengalihan jalur truk kontainer dari tol dalam kota Jakarta meski pada saat KTT ASEAN hal itu telah dilaksanakan.

Kuntoro yang ditunjuk Wakil Presiden sebagai ketua tim penanggulangan kemacetan Jakarta di Kompleks Kantor Wakil Presiden, Rabu, mengatakan, keputusan pengalihan jalur tersebut merupakan hal mendesak dalam mengantisipasi kelancaran kegiatan KTT ASEAN, namun bukan untuk diterapkan selamanya.

"Itu kan satu peristiwa atau keputusan yang mendadak untuk keperluan terbatas, yaitu ASEAN, selama beberapa hari kan, seperti itu," katanya.

Meski demikian, pihaknya akan melihat sejauh mana pengalihan tersebut berdampak dalam mengurai kemacetan.

Ia mengatakan, dari laporan selama hari-hari KTT ASEAN tersebut, didapati fakta terjadi penumpukan untuk jam-jam terntentu.

"Saya mendengar laporan di malam hari, malam minggu itu dari ujung Cawang ke ujung sana, satunya lagi, itu 2 jam lebih ya di jalan tol. Nah itu ada jam-jam tertentu yang bagus, ada jam- tertentu yang tidak," katanya.

Untuk itu, menurut dia, pihaknya akan mengkaji dampak dari pengalihan jalur truk kontainer tersebut lebih lanjut, terutama terkait dengan distribusi barang.

"Itu musti dipelajari dengan baik gitu ya. Nah, sebetulnya persoalan itu ada hal-hal yang bisa memecahkan, misalnya coba kita hitung, kita bikin survey, truk kontainer yang masuk Gatot subroto itu berapa persen yang kosong? Pertanyaannya kenapa kosong? Gitu kan? Begini, kalau ini masalah ekonomi, maka tentunya kita merelakan jalan itu digunakan oleh kontainer yang berisi, tetapi tidak untuk yang kosong," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan pertemuan pada minggu depan, untuk membahas penanganganan kemacetan.

"Jadi minggu depan akan ada pertemuan, lalu skema yang sudah kita pasang akan kita cek kemajuannya, walaupun tanpa rapat sudah kita cek kemajuan-kemajuannya," katanya.

Seperti diberitakan, pada 2010 lalu, pemerintah merencanakan penanganan masalah transportasi dan kemacetan di wilayah Jakarta dengan membuat 17 program. Program untuk mengatasi masalah kemacetan itu dihasilkan dalam rapat kerja di Istana Wakil Presiden (Wapres).

Di antaranya, memberlakukan Electronic Road Pricing (ERP), sterilisasi jalur busway terutama diempat jalur yang sebelumnya disterilisasi Pemda DKI, mengkaji kebijakan perpakiran dan penegakan hukum tegas terutama untuk kendaraan yang parkir di bahu jalan yang dekat dengan jalur busway, memperbaiki fasilitas jalan, mempercepat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).

(M041/S019)