Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pemerintah pusat akan memberikan nilai tambah kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat terkait divestasi tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara.

"Kalau intensi daripada pemerintah tentu kita ingin mencari bentuk-bentuk yang bisa mendukung majunya Nusa Tenggara Barat (NTB)," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan pemerintah pusat akan ikut mengelola Newmont dengan tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan pembinaan lingkungan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau memberikan nilai tambah seperti membangun smelter (pabrik peleburan).

"Kita akan selalu mengelola dengan memberikan nilai tambah, maksudnya kalau nanti perlu pembinaan lingkungan dalam bentuk CSR atau bentuk prosessing yang memerlukan nilai tambah misal pembangunan smelter, ini akan bisa dilakukan dan akan berusaha berikan nilai yang tentu disepakati oleh semua berdasarkan mutu yang lebih baik," ujarnya.

Namun, pemerintah pusat tidak berniat untuk memberikan tujuh persen saham tersebut dalam bentuk hibah.

"Tidak,..tidak," ujarnya menanggapi pertanyaan apakah pemerintah pusat akan menghibahkan tujuh persen tersebut.

Sebelumnya, pada Senin (9/5), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap menginginkan tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara meski pemerintah pusat sudah memutuskan membelinya.

"Tadi kita bicara (dengan Menkeu), pokoknya tetap kita minta, silahkan ajukan format apa oleh menkeu, bentuknya seperti apa, yang jelas kita inginkan tetap diberikan kepada daerah," kata Gubernur NTB, Zainul Majdi.

Ia minta pemerintah membentuk suatu skema agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat sama-sama mendapatkan keuntungan.

"Misalnya dari tujuh persen itu semua dihibahkan, ya kita bersyukur," katanya.

Zainul mengungkapkan pemerintah daerah tetap bersikeras untuk dapat memiliki divestasi tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara Barat dalam bentuk apapun.

"Apapun bentuknya, kita minta. Silahkan ajukan format apa oleh menteri keuangan, bentuknya seperti apa. Tapi yang jelas kita inginkan tetap diberikan pada daerah," tegasnya usai menemui Menteri Keuangan, Agus Martowardojo.(*)
(T.S034/R010)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011