Yogyakarta (ANTARA News) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan bahwa pernyataan salah satu keluarga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat GBPH Prabukusumo yang mendukung Haryadi Suyuti dalam Pilkada Kota Yogyakarta memberikan konstribusi positif.
"Pernyataan GBPH Prabukusumo tentunya memberikan konstribusi yang bagus bagi pasangan yang kami usung. Pada pemilihan kepala daerah, kami tentunya menginginkan suara sebanyak-banyaknya," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bidang Otonomi dan Pemerintah Daerah Untoro Haryadi di Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, pihaknya mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh GBPH Prabukusumo dengan alasan bahwa Haryadi adalah sosok yang tulus dalam memperjuangkan keistimewaan Yogyakarta.
"Apalagi masyarakat Yogyakarta, masih sangat hormat dan takzim pada keraton," katanya.
Untoro pun menegaskan, perjuangan keistimewaan khususnya penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) dan Sri Paduka Paku Alam yang bertahta menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY harus menjadi program dari pasangan tersebut bila terpilih.
Ia pun menjamin pasangan calon kepala daerah yang diusung partai tersebut yaitu Haryadi Suyuti dan Imam Priyono pasti pro penetapan.
Sementara itu, mengenai sikap GBPH Prabukusumo yang siap menjadi juru kampanye untuk pasangan Haryadi Suyuti dan Imam Priyono pada Pilkada Kota Yogyakarta mendatang Untoro mengatakan, pihaknya sangat terbuka bagi siapa pun yang ingin menyukseskan pasangan tersebut sebagai kepala daerah.
"Soal memintakan izin GBPH Prabukusumo ke Sri Sultan HB X, itu adalah urusan internal antara beliau berdua. Kami tidak akan mencampurinya," katanya.
Sedangkan mengenai partai yang akan diajak berkoalisi, Untoro mengatakan, pihaknya tetap terbuka untuk partai mana pun. "Tetapi, untuk urusan menentukan sikap koalisi, menjadi domain dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai," lanjutnya.
Sebelumnya, bakal calon wali kota yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zuhrif Hudaya mengatakan, pernyataan dari Prabukusumo tersebut merupakan pernyataan pribadi dan bukan dari keraton.
"Siapapun memiliki hak untuk menyatakan dukungan. Dan masyarakatlah nanti yang akan menilainya," katanya yang masih terus berusaha untuk bisa maju dalam pilkada.
PKS, lanjut dia, adalah partai yang juga pro penetapan, dan sikap tersebut telah dinyatakan secara jelas melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar di Yogyakarta belum lama ini.
(E013/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011