"Relevansi eksistensi ASEAN harus diupayakan oleh negara-negara ASEAN sendiri."Jakarta (ANTARA News) - Guru Besar Ilmu Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengapresiasi inisiatif meredam konflik dari Pemerintah Indonesia untuk menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kerajaan Thailand dan Kerajaan Kamboja di sela-sela Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), 7-8 Mei.
Dalam keterangan persnya yang diterima ANTARA News, Senin, Hikmahanto menilai bahwa melalui inisiatifnya itu Indonesia telah menunjukkan kiprahnya sebagai Ketua ASEAN yang tidak sekedar memegang posisi ketua sekedar rotasi.
"Indonesia telah berani untuk mengambil inisiatif menyelesaikan sengketa antar-anggota ASEAN oleh ASEAN dengan prinsip-prinsip yang berlaku dilingkungan ASEAN," katanya.
Menurut dia, sudah seharusnya negara-negara ASEAN saling menyelesaikan permasalahan yang muncul di antara mereka, bahkan yang menjadi perhatian internasional.
"ASEAN tidak seharusnya merasa ewuh pakewuh atau menghindari penyelesaian masalah di ASEAN karena tenggang rasa," katanya.
Disebutkannya bahwa prinsip non-intervensi kerap menjadi alasan bagi satu negara ASEAN untuk tidak berinisiatif menyelesaikan masalah negara anggota ASEAN lainnya.
"Relevansi eksistensi ASEAN harus diupayakan oleh negara-negara ASEAN sendiri. Indonesia sebagai Ketua ASEAN sudah memulainya," ujarnya.
Thailand dan Kamboja dalam beberapa tahun terakhir terlibat konflik terbuka di seputar kuil kuno Preah Vihear, yang terletak di perbatasan kedua negara.
Belasan orang telah tewas akibat baku tembak dan puluhan orang mengungsi dalam insiden di perbatasan kedua negara itu.
(Tz.A017*G003/S019)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
