Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi V DPR RI Yosef Umar Hadi mengatakan, pasca-kecelakaan pesawat Merpati di Kaimana, Papua, DPR akan membentuk Pansus Kecelakaan Pesawat.

"Kita menyambut baik kalau ada keinginan untuk menindaklanjuti kasus Merpati. Bisa dibentuk Pansus atau Panja. Tapi akan lebih kuat diangkat ke Pansus dan itu lintas komisi," kata Yoseph di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Menurut dia, pembentukan pansus kecelakaan itu karena kecelakaan tidak hanya terjadi di udara.

"Kecelakaannya tidak hanya di udara tapi juga terjadi di darat. Komplit sudah," kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Sementara itu, anggota DPR RI dari Gerindra Ahmad Muzani mendesak pimpinan DPR RI untuk menyurati pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit pembelian pesawat Merpati dari Cina.

"Dari hasil penyelidikan KNKT soal harga, BPK dorong selidiki harga dan pimpinan DPR surati lembaga itu," kata Muzani.

Ia menambahkan, pembelian pesawat dari Cina, Xian Ma-60 oleh PT Merpati Nusantara Airline dinilai janggal karena pesawat dan perusahaan tersebut tidak memiliki sertifikat Federal Aviation Administration (FAA).

"Pesawat Merpati yang dibeli dari Cina belum dapat sertifikat FAA," kata Sekjen Partai Gerindra itu.

Ia menambahkan, bila dalam temuan KNKT, terdapat kejanggalan, baik secara teknis maupun dari sisi anggaran, maka pemerintah sebaiknya membatalkan sisa pembelian pesawat Merpati dari Cina itu.

"DPR harus dorong KNKT untuk melakukan penyelidikan. Bila ditemukan kejanggalan, terutama pembelian maka 13 pesawat dari 15 yang sudah dipesan dibatalkan saja pembeliannya," kata Muzani.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar Roem Kono menyebutkan, pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang telah melarang pembelian pesawat dari Cina adalah signal bahwa produk dari Cina tidak memiliki kualitas.

"DPR RI juga sudah permasalahkan, mekanisme pembelian, terutama kualitasnya," ujar Roem.

Ia menambahkan, pembelian pesawat dari Cina membuktikan bahwa tidak ada koordinasi di pemerintahan.

"Ada sesuatu yang aneh, terjadi perbedaan pendapat. Wakil Presiden (waktu itu Jusuf Kalla sudah melarang, tapi tetap dijalankan dan itu membuktikan tidak koordinasi sama sekali," ujarnya.

Ia juga menyayangkan pembelian pesawat buatan Cina tersebut karena Indonesia mampu memproduksi pesawat sendiri dan memiliki sertifikat FAA.

"Kenapa percaya barang-barang Cina, kenapa tak kembangkan produk sendiri? Kenapa kita beli barang dari Cina yang murah, tapi tanpa kualitas sama sekali," kata Roem.

(Zul/S026)

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011