DPR Terus Pantau Apresiasi Rupiah Atas Dolar

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan bahwa legislatif akan terus memantau perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang cenderung menguat dan bisa berdampak langsung pada arus perdagangan Indonesia.

Dewan, ujar Ketua DPR RI Marzuki Alie di Gedung DPR Jakarta Senin, akan terus memantau perkembangan nilai tukar rupiah ini.

Berdasarkan informasi Bank Indonesia, apresiasi nilai tukar rupiah sebesar 3,16 persen (8.675 per dolar AS) dan bahkan diprediksi akan terus menguat serta bisa menembus angka 8.500 per dolar AS.

"Ini yang terkuat dalam tujuh tahun terakhir. dan merupakan peningkatan tertinggi di kawasan Asia Tenggara," ujar Marzuki.

Apabila dikaitkan dengan asumsi makro dalam penyusunan APBN 2011, patokan nilai tukar rupiah sebesar Rp9.250, menurut Marzuki Alie, perlu dilakukan "adjustment" terhadap angka APBN tahun 2011 tersebut.

Lebih lanjut Ketua DPR mengatakan bahwa terapresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS itu akan berdampak langsung pada arus perdagangan Indonesia, sehingga DPR mengingatkan otoritas moneter dan pengelola kebijakan fiskal harus terus memantau pergerakan nilai tukar rupiah itu.

"Penguatan ini merupakan respon positif APBN kita. Namun demikian, BI selaku otoritas moneter harus menjaga nilai tukar rupiah agar tidak menguat terlalu cepat. Karena penguatan yang terlalu cepat berpotensi menekan ekspor Indonesia dan berdampak negatif terhadap fundamental ekonomi makro," paparnya.

Pada bagian lain, Ketua DPR menyampaikan bahwa selain monitoring terhadap pelaksanaan APBN tahun 2011 oleh komisi-komisi DPR, Dewan juga menjadualkan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2012.

Pada tanggal 20 Mei, ujar Marzuki, akan dilakukan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN oleh pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2012, kebijakan umum dan prioritas anggaran kementerian/lembaga.

Selanjutnya, pandangan fraksi-fraksi atas keterangan pemerintah diagendakan pada rapat paripurna berikutnya. "Hasil pembicaraan pendahuluan ini akan dijadikan masukan oleh pemerintah bagi penyusunan RUU APBN tahun 2012, dan nota keuangannya setelah melalui persetujuan rapat paripurna DPR," ujarnya.

(D011/C004)