Ramallah (ANTARA News) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Ahad mengatakan bahwa persatuan nasional adalah cara terbaik untuk mewujudkan perdamaian menyeluruh dan pencapaian solusi dua negara.

"Kami siap untuk melanjutkan perundingan perdamaian jika pemerintah Israel menerima referensi perdamaian dan menghentikan pembangunan pemukiman," kata Abbas seperti dikutip kantor berita Palestina WAFA.

Pernyataan Abbas itu disampaikan dalam pertemuan di Ramallah dengan para anggota kelompok advokasi pro-perdamaian J Street Yahudi-Amerika.

Abbas mengatakan bahwa siapa pun yang memenangkan solusi dua negara harus mengakui negara Palestina di tanah yang diduduki Israel pada 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Pada Rabu Fatah menandatangani perjanjian rekonsiliasi yang ditengahi Mesir dengan gerakan Hamas yang menguasai Gaza untuk mengakhiri perpecahan politik selama empat tahun.

Pertemuan pertama antara faksi Fatah dan Hamas akan diselenggarakan dalam waktu sepekan di Mesir, kata seorang pejabat Fatah, Ahad.

"Kami telah sepakat untuk mengadakan pertemuan pertama kami mengenai penerapan kesepakatan rekonsiliasi setelah berakhirnya babak pembicaraan Dewan Revolusioner Fatah saat ini," kata anggota Komite Pelaksana Fatah, Azzam al-Ahmed kepada radio Voice of Palestine.

Pertemuan tersebut akan membahas pembentukan pemerintah serta calon pemimpin kabinet, katanya.

Fatah dan Hamas menandatangani kesepakatan rekonsiliasi di ibu kota Mesir, Kairo, Rabu (4/5), guna mengakhiri empat tahun perpecahan politik di tubuh faksi perjuangan Palestina itu.

Wakil dari 13 faksi termasuk Fatah, pimpinan Presiden Palestina Mahmud Abbas, dan pesaingnya Hamas serta tokoh-tokoh politik independen menandatatangani perjanjian itu setelah melakukan perundingan dengan para pejabat Mesir.

Berdasarkan kesepakatan itu, tugas utama yang akan ditangani antara lain pembentukan satu pemerintah dan pembentukan satu dewan keamanan yang lebih tinggi, yang bertugas mencarikan jalan untuk mengintegrasikan pasukan keamanan Hamas dan Fatah serta mewujudkan satu badan keamanan yang "profesional".

Perjanjian juga mengusulkan pembentukan satu pengadilan pemilu dan pembebasan sejumlah tahanan yang dipenjarakan oleh faksi yang berseteru di Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza.
(*)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011