sertifikat sudah 100 persen sebanyak 3.150 bidangButon Selatan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, bekerja sama Badan Pertanahan Nasional (BPN) daerah itu menyerahkan sebanyak 2.026 sertifikat tanah untuk rakyat melalui program sertifikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021.
Penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Sekda La Siambo mewakili Bupati Buton Selatan, La Ode Arusani kepada perwakilan warga, di Kantor Bupati Buton Selatan, Kamis.
Sekda Buton Selatan La Siambo sangat mengapresiasi dan mendukung tugas BPN dalam melakukan penyertifikatan tanah, sebab selama ini banyak masyarakat tidak pernah mensertifikatkan tanahnya.
"Tentunya kita mengapresiasi dengan tugasnya mereka (BPN), karena selama ini tidak pernah dilakukan seperti ini. Dan kebetulan di Sultra itu yang banyak di Kabupaten Buton Selatan. Ini nanti (sertifikasi) di Sampolawa lagi," katanya.
Namun ada beberapa kendala yang menjadi persoalan yang harus dituntaskan ke depan, utamanya terkait masalah batas desa, sehingga proses pensertifikatan tanah bisa berjalan dengan baik.
Baca juga: PLN - Kementerian ATR/BPN amankan 1.358 persil aset tanah di Sultra
Baca juga: 500 sertifikat tanah diserahkan untuk warga Banda Aceh melalui PTSL
Sementara, Kepala Kantor Pertanahan Buton Selatan, Mateus Joko Slameto mengatakan, sertifikat yang diserahkan sebanyak 2.026 dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL) yang meliputi Kecamatan Kadatua dan Siompu.
"Kecamatan Kadatua ada 10 desa, untuk Siompu ada 2 desa yang kami serahkan hari ini. Jadi yang sudah kami selesaikan sampai saat ini, sertifikat sudah 100 persen sebanyak 3.150 bidang, jadi hari ini kita serahkan secara simbolis khusus program PTSL," katanya.
Mateus menjelaskan, tahun ini untuk BPN Buton Selatan lebih dari target, dimana untuk pengukuran dan pendaftaran tanah sebanyak 18.034 bidang dan untuk sertifikatnya sebanyak 1.200 bidang.
"Karena sudah diselesaikan 1.200 untuk BPN, maka kita ditambah lagi 1.500 untuk PTSL dan kegiatan redis 500 bidang, dan untuk kegiatan lintas sektor meliputi nelayan dan UMKM 350 bidang. Jadi semunya total 3.550 sudah diselesaikan dari semua program yang ada," katanya.
Sementara pada 2022 mendatang, BPN Buton Selatan fokus ke Kecamatan Lapandewa dan Sampolawa dengan target sebanyak 4.500 bidang.
Setelah penyerahan secara simbolis, dilanjutkan dengan acara penyerahan sertifikat tanah secara virtual bersama Kementerian ATR/BPN dan Gubernur tiga provinsi yakni Provinsi Sultra, Kalteng dan Sulteng.
Baca juga: BPN DKI terbitkan hampir 9 juta sertifikat tanah sepanjang 2021
Baca juga: Presiden Jokowi tegaskan komitmen untuk berantas mafia tanah
Sementara, Kepala Kantor Pertanahan Buton Selatan, Mateus Joko Slameto mengatakan, sertifikat yang diserahkan sebanyak 2.026 dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL) yang meliputi Kecamatan Kadatua dan Siompu.
"Kecamatan Kadatua ada 10 desa, untuk Siompu ada 2 desa yang kami serahkan hari ini. Jadi yang sudah kami selesaikan sampai saat ini, sertifikat sudah 100 persen sebanyak 3.150 bidang, jadi hari ini kita serahkan secara simbolis khusus program PTSL," katanya.
Mateus menjelaskan, tahun ini untuk BPN Buton Selatan lebih dari target, dimana untuk pengukuran dan pendaftaran tanah sebanyak 18.034 bidang dan untuk sertifikatnya sebanyak 1.200 bidang.
"Karena sudah diselesaikan 1.200 untuk BPN, maka kita ditambah lagi 1.500 untuk PTSL dan kegiatan redis 500 bidang, dan untuk kegiatan lintas sektor meliputi nelayan dan UMKM 350 bidang. Jadi semunya total 3.550 sudah diselesaikan dari semua program yang ada," katanya.
Sementara pada 2022 mendatang, BPN Buton Selatan fokus ke Kecamatan Lapandewa dan Sampolawa dengan target sebanyak 4.500 bidang.
Setelah penyerahan secara simbolis, dilanjutkan dengan acara penyerahan sertifikat tanah secara virtual bersama Kementerian ATR/BPN dan Gubernur tiga provinsi yakni Provinsi Sultra, Kalteng dan Sulteng.
Baca juga: BPN DKI terbitkan hampir 9 juta sertifikat tanah sepanjang 2021
Baca juga: Presiden Jokowi tegaskan komitmen untuk berantas mafia tanah
Baca juga: Presiden Jokowi: Tanah hasil reforma agraria harus digarap produktif
Pewarta: Hernawan Wahyudono dan Yusran
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2021
