Perintah tersebut mengarahkan pemerintah federal untuk menggunakan skala dan kekuatan pengadaannya guna mencapai 100 persen listrik bebas polusi karbon pada 2030, 100 persen akuisisi kendaraan emisi nol pada 2035, dan emisi nol bersih dari keseluruha
Jakarta (ANTARA) -
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Rabu (8/12) menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan pemerintah federal untuk mencapai tujuan emisi karbon nol bersih pada 2050.
"Sebagai pemilik lahan, konsumen energi, dan pemberi kerja tunggal terbesar di negara ini, Pemerintah Federal dapat mengkatalisasi investasi sektor swasta serta memperluas ekonomi dan industri AS dengan mengubah cara kita dalam membangun, membeli, dan mengelola listrik, kendaraan, gedung, dan operasi lainnya agar bersih dan berkelanjutan," papar perintah eksekutif itu.
Perintah tersebut mengarahkan pemerintah federal untuk menggunakan skala dan kekuatan pengadaannya guna mencapai 100 persen listrik bebas polusi karbon pada 2030, 100 persen akuisisi kendaraan emisi nol pada 2035 dan emisi nol bersih dari keseluruhan operasi federal pada 2050, termasuk 65 persen pengurangan emisi pada 2030.
"Perintah eksekutif itu akan mengurangi emisi di seluruh operasi federal, berinvestasi dalam industri dan manufaktur energi bersih AS, serta menciptakan masyarakat yang bersih, sehat, dan tangguh," kata Gedung Putih dalam lembar faktanya.
"Bersama-sama, Undang-Undang Infrastruktur Bipartisan Presiden, Anggaran untuk Tahun Anggaran 2022, dan Undang-Undang Membangun Kembali dengan Lebih Baik akan memberikan pendanaan yang diperlukan kepada lembaga-lembaga guna mencapai tujuan perintah eksekutif itu," kata Gedung Putih.
Sementara perintah Biden dapat membantu menghilangkan sebagian besar emisi gas rumah kaca dari operasi pemerintah federal, Partai Republik dapat memblokir pengeluaran dan mandat untuk mencapai tujuan tersebut jika mereka mendapatkan kembali kendali atas Dewan Perwakilan Rakyat atau Senat dalam pemilihan paruh waktu 2022, menurut Politico.
Senator Partai Republik dari Negara Bagian Wyoming John Barrasso, sekaligus anggota paling senior di Komite Senat untuk Energi dan Sumber Daya Alam, pada Rabu menyalahkan perintah Biden itu sebagai "serangan terbaru terhadap para pekerja energi AS."
"Dengan tindakan ini, dia memberi tahu jutaan warga AS yang menyediakan sebagian besar energi yang kita gunakan setiap hari bahwa dirinya berpikir mereka harus dipecat dari pekerjaan. Yang lebih buruk lagi, dia ingin menggunakan kekuatan pemerintah federal untuk melakukannya," kata Barrasso dalam sebuah pernyataan.
"Ini bukan membangun kembali dengan lebih baik. Ini merupakan langkah melelahkan lainnya untuk membangun birokrasi yang lebih besar. AS membutuhkan (lebih dari) seluruh strategi energi di atas. Strategi Presiden Biden adalah untuk menghancurkan ekonomi Wyoming, Virginia Barat, dan negara bagian penghasil energi lainnya," tambahnya.
Pewarta: Xinhua
Editor: Desi Purnamawati
Copyright © ANTARA 2021
