"Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kepemimpinan, kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Disamping itu, perlu sinergi dan kolaborasi seluruh instansi dan komponen masyarakat sipil," kata Wapres Ma’ruf Amin.
Berbagai upaya juga telah dilakukan Pemerintah untuk memberantas berbagai tindak pidana korupsi, mulai dari mewujudkan reformasi birokrasi (RB) hingga memperkuat pengawasan secara transparan.
"Untuk menutup celah korupsi, pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi, perbaikan layanan publik dan penguatan pengawasan secara lebih transparan dan akuntabel," jelasnya.
Selain itu, Pemerintah juga melakukan penyederhanaan birokrasi melalui transformasi organisasi, sumber daya manusia (SDM) dan sistem kerja, khususnya dalam hal pemberian izin.
"Dalam pemberian perizinan, pemerintah melakukan penyederhanaan birokrasi melalui transformasi organisasi, transformasi SDM aparatur, dan transformasi sistem kerja, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," katanya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta metode pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime harus mendapatkan penyempurnaan.
Penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu, serta untuk memberikan efek jera dan efek menakutkan kepada pelaku.
"Penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara," kata Presiden.
Baca juga: Wapres: Korupsi ibarat karat gerogoti besi pembangunan
Baca juga: Presiden Jokowi: Metode pemberantasan korupsi harus disempurnakan
Baca juga: Firli ajak elemen bangsa terlibat bangun budaya antikorupsi
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2021
