Menlu Retno: Indonesia pastikan perlindungan sosial selama pandemi

Kita lihat sebagian negara berhasil dengan baik dan sebagian lagi mengalami kesulitan mempertahankan demokrasi di tengah pandemi. Saya menegaskan tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara yang paling baik menangani pandemi adalah negara-negara demok

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membagikan pengalaman Indonesia dalam memberikan perlindungan sosial kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19, ketika berbicara dalam pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-14.

Bantuan sosial yang dimaksud, antara lain, pemberian sembako kepada 28,8 juta orang, bantuan tunai kepada 9,9 juta keluarga, serta bantuan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga.

“Kita harus mendorong kebijakan yang inklusif untuk memastikan pemulihan bagi semua,” tutur Retno dalam konferensi pers BDF ke-14 yang dilaksanakan secara virtual dari Bali, Kamis.

Dalam demokrasi, dia melanjutkan, inklusivitas berarti partisipasi seluruh rakyat dalam semua aspek tata kelola pemerintah.

Baca juga: Bali Democracy Forum akan bahas dampak pandemi pada kemanusiaan

Retno menegaskan bahwa tidak boleh ada yang tertinggal dalam proses pemulihan dari pandemi, dan semua aspirasi masyarakat harus didengarkan sesuai dengan semangat demokrasi.

“Pemulihan harus dirasakan oleh seluruh rakyat, terutama mereka yang paling rentan dan paling terdampak pandemi, seperti perempuan, anak muda, pekerja informal, penyandang disabilitas, dan masyarakat lokal,” kata dia.

Diselenggarakan dengan tema “Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic”, BDF tahun ini ditujukan untuk mencari titik keseimbangan antara menegakkan nilai-nilai demokrasi dan menerapkan pengaturan untuk mengatasi pandemi—berdasarkan pengalaman dan praktik terbaik dari negara-negara yang berpartisipasi dalam forum.

Dalam hal ini, Indonesia sebagai penyelenggara forum demokrasi tahunan itu menyoroti pada tiga subtema utama yaitu upaya pengentasan kemiskinan, mengatasi ketimpangan sosial, dan langkah-langkah memajukan inklusivitas.

Baca juga: Hampir 100 negara optimis demokrasi sistem terbaik hadapi pandemi

“Kita lihat sebagian negara berhasil dengan baik dan sebagian lagi mengalami kesulitan mempertahankan demokrasi di tengah pandemi. Saya menegaskan tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara yang paling baik menangani pandemi adalah negara-negara demokrasi,” tutur Retno.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres yang turut berbicara dalam pembukaan BDF menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 berpeluang memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang.

Karena itu, ia mendorong komunitas global untuk bekerja sama agar kesetaraan dapat dijalankan, antara lain melalui peringanan hutang, pemberian akses setara terhadap vaksin, dan meningkatkan investasi untuk ketahanan kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan bagi semua.

“Equality atau kesetaraan tidak hanya menjadi ruh dari demokrasi, tetapi juga sebagai mesin penggerak bagi upaya pemulihan. Equality is an engine for recovery,” kata Retno, mengutip pernyataan Guterres.

Selain Sekjen PBB, BDF ke-14 juga diikuti oleh 18 pejabat setingkat menteri/wakil menteri, antara lain Menlu Amerika Serikat Antony Blinken, Menlu China Wang Yi, Menlu Turki Mevlut Cavusoglu, dan Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta.

Tahun ini, BDF diselenggarakan dengan lebih interaktif dengan meminta pandangan para ahli di bidangnya selain tentunya pandangan para menteri, termasuk di antaranya ekonom peraih Nobel, Joseph Stiglitz.

Baca juga: Menlu RI serukan pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam pemulihan
Baca juga: BDF tegaskan peran demokrasi dalam menghadapi tantangan kemanusiaan