Investasi PRK non pemerintah belum terinvetarisasi dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Badan Pembangunan Nasional mencatat kebutuhan investasi untuk pembangunan rendah karbon (PRK) dari pihak non pemerintah (swasta, BUMN, filantropi, dan lainnya) yang mencapai Rp232,56 triliun belum terinventarisasi dengan baik.

“Pendanaan dari pemerintah hanya memenuhi sekitar 11 persen dari total kebutuhan investasi pembangunan rendah karbon sekitar Rp306 triliun per tahun, sangat penting untuk mendorong dunia usaha agar dapat meningkatkan investasi hijau,” kata Perencana Ahli Utama/Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto dalam diskusi InfobankTV yang disiarkan secara daring, Rabu.

Arifin menjelaskan bahwa apabila Indonesia bisa mendorong investasi pemerintah untuk pembangunan rendah karbon hingga 24 persen, maka investasi tersebut diharapkan dapat menstimulus investasi dunia usaha dan non pemerintah lainnya sebesar 76 persen. Oleh karena itu, peran lembaga jasa keuangan sangat penting dalam mendorong investasi hijau.

“Kementerian PPN/Bappenas juga akan terus memastikan agar upaya investasi hijau melalui berbagai inisiatif dan terobosan yang dilakukan baik oleh sektor keuangan maupun OJK agar tetap sejalan dengan koridor dan arah kebijakan pembangunan nasional,” ujar Arifin.

Kementerian PPN/Bappenas juga akan terus berupaya mendorong penerapan ekosistem keuangan berkelanjutan yang komprehensif serta mendukung pengembangan konsep taksonomi hijau yang sejalan dengan target pembangunan nasional untuk mendukung kegiatan ekonomi hijau dan rendah karbon.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi multi pihak merupakan kunci berhasilnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim dalam mendukung ekonomi hijau. Upaya kolektif antara kementerian/lembaga, mitra pembangunan, pemerintah daerah, bisnis/industri, akademisi, filantropi, media, dan masyarakat, harus dijalankan bersama-sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik, tangguh, dan berkelanjutan.

Adapun pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim merupakan agenda prioritas nasional yang telah memiliki target, lokasi, dan sektor yang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Per 2020, capaian pembangunan energi berkelanjutan mencapai 11,5 persen dari target 13,4 persen. Lalu pemulihan lahan berkelanjutan mencapai 3.631,8 ha dari target 366 ribu ha, pengembangan industri hijau baru mencapai 3,46 persen dari target 9 persen. Kemudian, pencapaian rendah karbon pesisir dan laut yang mencapai 1.303 ha dari target 5 ribu ha, serta penanganan limbah dan penerapan ekonomi sirkular yang mencapai target 35,9 m ton dari target 64,8 m ton

Baca juga: Pemerintah libatkan swasta dalam pembangunan rendah karbon
Baca juga: Anggota DPR: Pembangunan rendah karbon perlu dukungan lintas sektor
Baca juga: Bappenas: Dibutuhkan Rp306 triliun untuk pembangunan rendah karbon
Baca juga: Pemerintah percepat pembangunan rendah karbon lewat kolaborasi global