"Indonesia sebenarnya menentukan di ASEAN tetapi ternyata perannya lemah," kata pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Ichsanuddin Noorsy, dalam diskusi "ASEAN: Pertarungan Antara Kepentingan Global dan Nasional" yang digelar di Jakarta, Rabu.
Ia mencontohkan, rata-rata tingkat inovasi dan penggunaan teknologi otomotif di Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lainnya di kawasan Asia Tenggara padahal beberapa hal tersebut merupakan komponen yang penting untuk bersaing dengan negara ASEAN lainnya.
Pembicara lainnya, peneliti Institute Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng, mengemukakan, regionalisme yang dibentuk oleh ASEAN merupakan rangkaian untuk mengintensifkan pelaksanaan kapitalisme di kawasan Asia Tenggara sejak terbentuknya organisasi regional tersebut sejak 1967.
"Sejak awal sebagian besar negara ASEAN telah menjalankan agenda ekonomi neoliberal sebagai strategi ekonominya," kata Salamuddin.
Ia juga menyorot banyaknya bantuan dari sejumlah lembaga keuangan multilateral seperti Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia yang menggulirkan dana hingga miliaran dolar AS untuk membantu pembentukan pasar keuangan ASEAN.
Tidak hanya itu, Salamuddin juga mengungkapkan bahwa Uni Eropa, Amerika dan China juga memberikan bantuan dengan harapan agar Asia Tenggara dapat menjadi kawasan perdagangan bebas dengan banyak investasi dari negara maju.
Sedangkan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) M Riza Damanik mengemukakan, lemahnya peran Indonesia dapat terindikasi dari tidak adanya tindakan untuk menuntaskan banyaknya pencurian ikan (illegal fishing) di perairan Indonesia.
Padahal, menurut Riza, sejak lama telah ditemukan adanya para pelaku pencurian ikan di wilayah Indonesia yang berasal dari negara tetangga di Asia Tenggara.
"ASEAN abai menyelesaikan persoalan regional. Padahal terdapat pelaku yang berasal dari enam negara ASEAN yang aktif mencuri ikan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir," katanya.
Ia mengutarakan rasa herannya karena saat hutan Indonesia terbakar dan membuat polusi asap di beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, ASEAN langsung menyorot masalah pembakaran hutan tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih berpendapat, perjanjian bebas yang dilakukan Indonesia dalam kerangka ASEAN hanya semakin meningkatkan impor yang akan berpotensi mematikan industri kecil dan pertanian di daerah pedesaan.(*)
(T.M040/B012)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
