mengapa sampai 13 orang anggota DPR diterbangkan ke Inggris? Apa output yang diinginkan?,"London (ANTARA News) - Perhimpunan Pelajar Indonesia United Kingdom (PPI UK) mempertanyakan maksud dan tujuan serta urgensi kunjungan kerja delegasi Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI ke Inggris.
Pertanyaan itu disampaikan Ketua Umum PPI UK, Tara Hardika dan Sekretaris Jendral PPI UK, Christa Sabathaly, dalam acara tatap muka yang digelar di KBRI London, Selasa (3/5) malam dengan delegasi Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI yang dipimpin Indrawati Sukadis.
Kunjungan kerja delegasi BURT DPR ke Inggris berlangsung pada 1-6 Mei 2011.
Pertemuan yang diselenggarakan KBRI London dan pelajar Indonesia di United Kingdom dengan anggota BURT DPR yang tengah mengadakan kunjungan kerja ke Inggris berlangsung "sengit namun bersahabat" itu dihadiri Dubes Yuri Thamrin.
Pertemuan dimulai dengan pembacaan surat pernyataan Ketua Umum PPI UK, Tara Hardika, yang menyatakan pelajar Indonesia "tidak mendukung" kunjungan BURT DPR ke Inggris apabila BURT DPR tidak memberikan penjelasan maksud, tujuan, urgensi kunjungan kerja BURT DPR/RI ke Inggris.
Mereka juga meminta BURT memberikan klarifikasi agenda kegiatan kunjungan kerja BURT DPR/RI di Inggris dan menerapkan transparansi serta menjelaskan rincian anggaran yang dipergunakan untuk kunjungan kerja BURT DPR/RI.
Selain itu, PPI UK juga meminta BURT DPR memberikan klarifikasi fungsi masing-masing fungsi delegasi yang tergabung dalam kunjungan kerja dan memberikan akses terhadap dokumentasi kegiatan kunjungan kerja selama di Inggris dalam bentuk laporan yang sedianya pun siap diterbitkan di media untuk diketahui masyarakat luas.
Ketua Delegasi Indrawati Sukadis mengakui bahwa memang komunikasi antara masyarakat dari DPR masih minim, sehingga terjadi berbagai opini publik yang "miring" terutama mengenai pembangunan gedung baru yang akan dilaksanakan oleh BURT.
Sementara itu Michael Wattimena, anggota delegasi dari Partai Demokrat pun menambahkan bahwa kadang-kadang ada "efek duri" dari masyarakat.
Menurut Djamal Aziz, salah anggota DPR dari Fraksi Hanura, apapun yang dilakukan oleh DPR, rasanya selalu salah.
Mengenai rencana pembangunan gedung baru DPR, Djamal Aziz mengatakan bahwa biaya gedung kurang dari 0,1 persen APBN yang berjumlah 1.000 triliun.
Padahal SEA Games, katanya, yang acara hura-hura saja bisa menghabiskan tiga Triliun. "Kalau gedung kan bisa jadi inventaris," kilahnya.
Di tengah pembahasan mengenai gedung baru DPR yang sedang panas, Ketua PPI UK meluruskan pembahasan kepada efektivitas kunjungan kerja.
"Kami sudah `clear` mengenai gedung. Namun, pada kunjungan kerja, mengapa sampai 13 orang anggota DPR diterbangkan ke Inggris? Apa output yang diinginkan?," tanyanya.
Azis pun memberikan penjelasan panjang lebar mengenai sistem multi partai di parlemen Indonesia. Karena adanya sembilan fraksi dari sembilan partai yang berbeda, maka semua harus diterbangkan agar informasi kepada masing-masing ketua fraksi seimbang.
Dikatakannya, mengenai "budget" kunjungan kerja BURT selama enam hari sebesar Rp1,6 milyar, hal ini merupakan warisan dari badan eksekutif dibuat oleh Bappenas, dan disetujui oleh Menkeu.
Badan legislatif tidak memiliki hak untuk menentukan anggaran kunjungan kerja. "Kalau kami yang menyusun anggaran, kami tahu bahwa setiap kegiatan kami seharusnya membawa wartawan yang melaporkan apa yang kami lakukan," katanya.
PPI UK pun menantang para anggota DPR untuk memberikan kontak para anggota agar komunikasi lebih lancar yang disambut dengan anggukan para anggota delegasi.
Selain itu, para pelajar juga menganjurkan agar hasil kunjungan ini ditampilkan di "website" DPR yang dinilai para pelajar sekarang ini sangat tidak informatif.
Sekretaris Jenderal PPI UK, Christa Sabathaly, mengatakan, PPI UK juga minta penjelasan secara rinci mengenai anggaran yang dipergunakan untuk kunjungan kerja BURT/DPR RI dan klarifikasi fungsi masing-masing delegasi yang tergabung dalam kunjungan kerja BURT DPR/RI ke Inggris.
Selain itu, PPI UK mengharapkan mendapatkan akses terhadap dokumentasi kegiatan kunjungan kerja selama di Inggris dalam bentuk laporan yang sedianya pun siap diterbitkan di media untuk diketahui masyarakat luas, ujar Christa Sabathaly, mahasiswi Northumbria University jurusan Media Culture (MA).
Menurut Christa Sabathaly, atas dasar berbagai informasi yang telah didapatkan dari berbagai sumber termasuk dari PPI Dunia, PPI UK memiliki informasi mengenai Fungsi BURT dari "website" DPR dan menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR.
Pertemuan ditutup dengan penegasan kembali Ketua PPI UK Tara Hardika mengenai agenda BURT selama satu minggu di Inggris.
(H-ZG/A041
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011
