Wakil-wakil dari 13 faksi termasuk Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmud Abbas,dan saingannya Hamas serta tokoh-tokoh politik independen menandatatangani perjanjian itu setelah melakukan perundingan-perundingan dengan para pejabat Mesir.
"Kami mendandatangani perjanjian itu kendatipun ada beberapa keberatan. Tetapi kami menegaskan akan bekerja bagi kepentingan nasional yang lebih tinggi," kata Walid al Awad, anggota politbiro Partai Rakyat Palestina yang berhaluan kiri.
"Kami telah membicarakan semua keberatan. Semua pihak setuju untuk mempertimbangkan masalah-masalah ini," katanya kepada televisi Mesir tanpa menjelaskan lebih jauh.
"Rakyat Palestna di Jalur Gaza dan Tepi Barat akan merayakan perjanjian ini. Kita sekarang harus bekerja untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian itu," katanya.
Di antara tugas-tugas utama yang akan ditangani adalah pembentukan satu pemerintah dan pembentukan satu dewan keamanan yang lebih tinggi yang bertugas mencarikan jalan untuk mengintegrasikan pasukan keamanan Hamas dan Fatah dan mewujudkan satu badan keamanan yang "profesional."
Perjanjian itu juga mengusulkan pembentukan satu pengadilan pemilu dan pembebasan sejumlah tahanan yang ditahan di penjara-penjara oleh faksi-faksi yang berseteru di Tepi Barat dan Jalur Gaza.(*)
(Uu.H-RN/B002)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
