Bupati Deli Serdang berkomitmen wujudkan kesejahteraan melalui JKN-KIS

Jakarta (ANTARA) - Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan berkomitmen mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) karena manfaatnya yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen penuh dalam mendukung Program JKN-KIS dengan berupaya mendaftarkan seluruh masyarakat ke dalam Program JKN-KIS, untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dan bertumbuh," kata Ashari Tambunan, melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut Ashari pembangunan kesehatan masyarakat merupakan salah satu prioritas penting dari setiap penyelenggara pemerintahan, baik pusat maupun daerah, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, membangun kesejahteraan harus memprioritaskan program-program yang mendukung tercapainya tingkat kesehatan masyarakat yang baik.

Dikatakan Ashari kesadaran tentang pentingnya memiliki jaminan sosial kesehatan sudah sejak lama terbentuk di masyarakat Deli Serdang sebab peran pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman terkait program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014.

Ia mengatakan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, di antaranya membiayai iuran JKN-KIS bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi perlu dibantu.

“Kami (Pemerintah Kabupaten Deli Serdang) telah sejak lama memulai, dulu diawali dengan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Sekarang bermitra dengan BPJS Kesehatan untuk mengelola jaminan kesehatan bagi masyarakat Deli Serdang, dengan dukungan anggaran dari APBD yang cukup signifikan,” ujarnya.

Bupati yang saat ini menjalani periode kedua setelah pertama kali terpilih pada 2014 itu mengatakan hingga Oktober 2021, dari sekitar 1,9 juta penduduk Kabupaten Deli Serdang, 176.364 penduduk di antaranya sudah didaftarkan dalam program BPJS Kesehatan dan dibayarkan iurannya sebagai peserta JKN-KIS segmen pemda.

Bupati Ashari menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus melanjutkan kemitraan dengan sasaran masyarakat penerima manfaat yang diperluas.

Selain segmen pemda, Pemkab Deli Serdang pada pekan lalu menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan karena mendaftarkan sejumlah 3.868 kepala desa dan perangkat desa di 377 desa dari 22 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Ashari, hal ini termasuk upaya memperluas kepesertaan JKN-KIS di daerahnya, dengan sasaran dapat mencapai universal health coverage (UHC).

“Dalam banyak kesempatan kegiatan kunjungan kami bertemu langsung dengan masyarakat, jaminan kesehatan termasuk isu yang paling sering diangkat. Masyarakat kami meminta agar program ini lanjut terus, maka upaya kami di pemerintahan akan sejalan dengan aspirasi masyarakat,” katanya.

Ashari mengatakan biaya sejumlah kebutuhan pokok masih dapat diprediksi, sehingga dapat dipersiapkan karena waktu dan besarannya dapat diperhitungkan. Namun lain hal dengan biaya kesehatan, karena sakit bisa datang sewaktu-waktu dan kebutuhan pelayanan kesehatan bisa jadi membutuhkan biaya yang cukup besar.

"Maka kepastian pembiayaan harus dimiliki masyarakat melalui program jaminan kesehatan sehingga tidak pusing memikirkan biaya di kala membutuhkan pelayanan kesehatan," katanya.

Ashari juga menekankan perihal dukungan Pemkab Deli Serdang terhadap pelaksanaan program JKN-KIS serta meningkatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Dengan kepercayaan yang baik terhadap pengelolaan fasilitas kesehatan dan kompetensi dari tenaga kesehatan, kata Ashari, akan meningkatkan daya saing pelayanan kesehatan di Deli Serdang secara khusus dan juga di seluruh wilayah Indonesia secara umum.

Ashari berharap kemitraan antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat terus ditingkatkan.

“Kemitraan tersebut perlu dilandasi pemahaman bersama bahwa tujuan utamanya adalah bahwa keberadaan dan pekerjaan kita adalah untuk memberi manfaat yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Selain itu perlu juga dipahami oleh masyarakat, bahwa selain peran pemerintah, setiap individu juga memiliki tanggung jawab masing-masing untuk memastikan tingkat kesehatan yang baik,” katanya.