Massa Komite Peduli Pendidikan (KPP) mengajukan sejumlah tuntutan antara lain terkait dengan Ujian Nasional (UN), penggunaan 20 persen anggaran pendidikan, serta diskriminasi pendidikan.
Dalam demonstrasi memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei itu, massa KPP juga meminta adanya evaluasi terhadap penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta menolak Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Pimpinan Aksi KPP Benny Sinaga mengatakan, berdasarkan konsep idelanya, pendidikan dimaksudkan untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan berkualitas.
Melalui pola itu, pendidikan diharapkan memberikan bekal dan pengetahuan kepada setiap orang untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.
Harapan itu dapat dicapai jika terjadi pemerataan kesempatan dalam pendidikan dan adanya kesamaan kualitas pembelajaran yang disampaikan.
Namun dalam kenyataannya, harapan mulia tersebut sulit terwujud karena tidak adanya keadilan dan kemerataan dalam penyebaran dan kualitas pendidikan nasional.
Sayangnya, kata dia, dengan ketidakmerataan itu, pemerintah justru berupaya berupaya menyamakan kualitas pendidikan melalui pemberlakuan UN.
KPP juga menyoroti penggunaan anggaran 20 persen yang dialokasikan untuk sektor pendidikan dan BOS yang dalam kenyataannya tidak memberikan hasil yang diharapkan.
Menurut Benny, kurangnya pengawasan menyebabkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen itu justru diindikasikan menjadi ladang subur dari praktik korupsi.
Demikian juga dengan pencairan dan penggunaan dana BOS. "Selain pencairannya mandeg, penggunaannya pun sering tidak tepat guna," katanya.
(I023/A033)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
